UMKM Kaltara

UMKM Kaltara, Pelaku Usaha Perlu Diberi Pelatihan Hukum, Hasriyani: Untuk Keberlangsungan Bisnis

Para pelaku UMKM Kaltara perlu mendapatkan pelatihan atau penyuluhan hukum, terutama menyangkut hukum bisnis maupun persaingan usaha.

HO Rumahku UMKM Kaltara
Sejumlah UMKM Kaltara memamerkan produk buatannya di Mall UMKM, Jl Lembasung. (HO Rumahku UMKM Kaltara) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Para pelaku UMKM Kaltara perlu mendapatkan pelatihan atau penyuluhan hukum, terutama menyangkut hukum bisnis maupun persaingan usaha.

Hal ini perlu dilakukan karena pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kalimantan Utara ini terkadang menghadapi permasalahan hukum.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Kaltara, Hasriyani kepada TribunKaltara.com, menuturkan para pelaku UMKM Kaltara akan terus diupayakan mendapatkan penyuluhan hukum.

Hasriyani mengungkapan, pelaku UMKM Kaltara kerap kali dibayangi dengan permasalahan hukum sehingga pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk keberpihakan kepada mereka.

Baca juga: UMKM Kaltara, Usaha Fudgy Brownis Cocoku, Omzetnya Lumer Seperti Rasanya, Buah Tangan Khas Kaltara

"Setiap pelaku UMKM memang harus melek tentang hukum. Ini sangat penting untuk keberlangsungan bisnis mereka," ucapnya, belum lama ini.

Hasriyani berharap pelaku UMKM Kaltara bisa terlebih dahulu memenuhi aspek legalitas hukum usaha mereka.

"Ini sangat penting dalam memajukan usaha mereka," katanya.

Lebih lanjut, Hasriyani menilai sangat memungkinkan bahwa sebagian pelaku UMKM masih belum memahami permasalahan legalitas dengan baik dan benar.

Baca juga: Pelaku UMKM Kaltara Keluhkan Banyak Tenda Milik Pemkab Malinau Rusak, Terkendala Tempat Berjualan

"Padahal semua saling berkaitan untuk berlangsungnya ekspansi dan kestabilan usahanya dan legalitas menjadi sangat berpengaruh,

Karena itu segala proses usaha harus dilalui untuk mendapatkan kepastian hukum," ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Disperindagkop Kaltara, Mohtari menambahkan,  pihaknya berupaya membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dialami pelaku UMKM.

"Selain perlindungan itu, pemerintah juga wajib meningkatkan literasi mereka soal hukum, utamanya terhadap peraturan perundangan dan ketentuan terkait yang lain," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved