Dana Transfer Umum Dua Persen untuk Bansos, Begini Penjelasan Asisten II Pemprov Kaltara

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah agar menggunakan 2 persen Dana Transfer Umum di dalam APBD sebagai bantuan sosial. Aturan itu diterbitkan seiring dengan naiknya harga BBM.

Dengan menggunakan Dana Transfer Umum sebagai bantuan sosial atau bansos diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus meredam dampak dari kenaikan BBM.

Ditanyakan mengenai hal tersebut, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, Bustan, mengatakan, aturan tersebut masih dalam masa sosialisasi.

Baca juga: Imbas Kenaikan Harga BBM di Daerah, Dua Persen Dana Transfer Malinau akan Dialihkan ke Bansos

Ia mengatakan, proses masih berjalan di Pemprov Kaltara dalam mengalokasikan 2 persen Dana Transfer Umum sebagai bansos.

"Itu kan proses masih disosialisasikan, masih proses," kata Bustan.

Menurutnya, pihak Pemprov Kaltara akan segera menindaklanjuti aturan tersebut jika sudah ada instruksi dan petunjuk teknis lebih lanjut.

Baca juga: Benyamin Warga Kabupaten Tana Tidung Setuju Subsidi BBM Dialihkan ke Bansos: Harus Ada Pengawasan

Seperti halnya tim pengendalian inflasi daerah (TPID) menindaklanjuti rekomendasi dari tim pengendalian inflasi pusat terkait langkah dan rekomendasi meredam inflasi di daerah.

"Ketika ada instruksi dari menteri biasanya kami langsung follow-up," katanya.

"Seperti kemarin ada surat dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat untuk tindaklanjut dan rekomendasi ke TPID, itu kami langusng rapatkan untuk laksanakan rekomendasinya," tutur Bustan.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi