Kaltara Memilh

Gelar Rakor Antar Lembaga, KPU Kaltara Harap Tak Ada Politisasi SARA dan Identitas Saat Pemilu

Gelar Rakor antar lembaga, KPU Kaltara harap tak ada politisasi SARA dan identitas saat pemilu: Harap partisipasi pemilih di Kaltara juga dapat tinggi

TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI
KPU Kaltara menggelar rakor hubungan antar lembaga di Hotel Luminor, Tanjung Selor, Selasa (13/9/2022). Rakor digelar untuk mempersiapkan sejumlah hal dan menyamakan pandangan jelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang. 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - KPU Kaltara menggelar rapat koordinasi (rakor) hubungan antar lembaga dan instansi yang ada di Kaltara.

Rakor yang digelar di Hotal Luminor, Tanjung Selor, Selasa (13/9/2022) dihadiri oleh berbagai instansi seperti Bawaslu Kaltara, Polda Kaltara, Korem 092 Maharajalila, Kesbangpol Kaltara, Disdukcapil Kaltara dan sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Kaltara.

Menurut Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami, rakor digelar agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak di Kaltara pada 2024 nanti dapat lebih baik dibandingkan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya.

"Ini bagian dari upaya kami agar Pemilu dan Pilkada 2024 itu semakin baik dibanding sebelumnya," kata Suryanata Al Islami.

Baca juga: Butuh Anggaran Rp 7 Miliar, UPT Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan Usul Perluas Parkir ke Pemprov Kaltara

Suryanata mengatakan, rakor antar lembaga digelar jauh-jauh hari sebelum Pemilu dan Pilkada berlangsung agar semua pihak memiliki kesamaan pandangan mengenai pemilihan umum.

Yakni Pemilu tanpa ada muatan politisasi SARA, politisasi identitas dan juga tanpa praktek politik uang.

"Sinergitas ini dibangun agar dalam kontestasi nanti, tidak ada lagi politik identitas, politisasi SARA dan money politics yang menganggu, jadi perlu kerja sama dengan banyak komponen," ungkapnya.

Tak hanya itu, dengan adanya rakor diharapkan partisipasi pemilih di Kaltara juga dapat meningkat. "Kita juga ingin meningkatkan partisipasi pemilih, tak hanya dari sisi kuantitas tapi juga kualitasnya lebih baik."

Sementara itu Ketua Bawaslu Kaltara, Suryani, mengatakan, ancaman akan politisasi SARA dan identitas masih ada jelang Pemilu 2024 nanti.

Untuk itu, dirinya berharap semua pihak dapat bersinergi agar cara-cara berpolitik seperti itu tak sampai terjadi di Kaltara.

"Memang tantangan secara nasional dan lokal seperti politisasi SARA dan identitas itu benar adanya," kata Suryani.

Baca juga: Baznas Kaltara Salurkan Dana Rp 264 Juta, Program Bantuan Modal Bagi Mustahik Baznas Tana Tidung

"Dan kami di Bawaslu sesuai dengan amanat undang-undang kami akan melakukan pengawasan di tiap tahapan yang berjalan," ujarnya.

Namun Suryani optimis, secara teknis, penyelenggaran Pemilu dan Pilkada 2024 di Kaltara nanti akan lancar, sebab Kaltara telah memiliki pengalaman akan hal tersebut.

"Tapi kita harus tetap optimis dengan tantangan dan kendala, karena kita punya pengalaman melaksanakan Pilgub dan Pilkada yang hampir serentak di 2020 kemarin," tuturnya.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved