Berita Kaltara Terkini

Redam Dampak Kenaikan BBM, Dua Persen DAU Bisa Digunakan Pemkab, Ini Penjelasan BKAD Kaltara

Redam dampak kenaikan BBM, dua persen Dana Alokasi Umum atau DAU bisa digunakan Pemkab, ini penjelasan BKAD Kaltara: DAU 2 persen itu di sekitar Rp9 M

KOLASE TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI
Bupati Bulungan, Syarwani dan Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto. 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mengendalikan angka inflasi yang berpotensi naik pasca kenaikan harga BBM bersubsidi.

Salah satu langkahnya ialah dengan memberikan subsidi bagi ongkos transportasi dan dengan membuat sejumlah program bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat.

Pemerintah pusat pun telah membuat kebijakan, di mana pendanaan untuk program-program tersebut dapat memanfaatkan penyisihan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2 persen.

Ditanyakan mengenai hal tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, mengatakan, Pemprov Kaltara telah melaporkan DAU 2 persen di APBD Kaltara yang disisihkan sebagai program untuk meredam inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Baca juga: Info Bantuan Subsidi Upah, Kepala BP Jamsostek Kaltara Sebut 53.611 Tenaga Kerja Potensi Terima BSU

"Itu sudah, DAU 2 persen itu di kami sekitaran Rp 9 miliar dan itu sudah kami laporkan ke pemerintah pusat," kata Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto, Jumat (16/9/2022).

Menurut Denny, pengalihan DAU 2 persen di Kaltara diwujudkan dalam beberapa program seperti halnya subsidi ongkos angkut (SOA), hingga operasi pasar.

"Salah satunya kan untuk SOA itu jadi itu termasuk, dan nanti dari pertanian juga akan memberikan bantuan bibit, lalu Disperindagkop terkait pasar murah dan sebagainya," ungkapnya.

Ia mengatakan, berbagai program tersebut dijalankan hingga akhir tahun ini. "Itu semua di 2022 jadi selama tiga bulan itu sudah harus ada realisasi."

Sementara itu, Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan, penyisihan DAU 2 persen dalam APBD untuk meredam dampak kenaikan harga BBM tengah disusun oleh Pemkab Bulungan.

Menurut Syarwani, sejumlah program tengah disiapkan, termasuk untuk membantu nelayan yang cukup terdampak kenaikan harga BBM.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Instruksikan Pemerintah Daerah Pakai Kendaraan Listrik, Ini Respon BKAD Kaltara

"Itu memang perintah Presiden terkait penggunaan 2 persen itu," kata Bupati Bulungan, Syarwani.

"Kita harus bedah kembali dan harus tepat sasaran yang disubsidi itu siapa? jangan sampai yang skala besar yang disubsidi, termasuk kelompok nelayan juga menjadi atensi kita," ujarnya.

Terkait program bansos lainnya, Syarwani mengatakan, program seperti bantuan langsung tunai anggaran dana desa (BLT ADD) masih terus berjalan hingga kini. "Kalau itu dianggarkan melalui kegiatan yang di desa melalui dana BLT dari ADD, jadi itu tetap jalan," kata dia.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved