Berita Nunukan Terkini

1.000 NIB Per Hari, DPMPTSP Nunukan Fasilitasi Perizinan Berusaha di Kelurahan, Cek Jadwal Pelayanan

1.000 NIB per hari, DPMPTSP Nunukan fasilitasi perizinan berusaha di kantor kelurahan, cek jadwal pelayanan: Pengurusan izin usaha melihat risiko.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / FEBRIANUS FELIS
Analisis Kebijakan Sektor Perizinan Pertanahan dan Tenaga Kerja, DPMPTSP Nunukan, Fatriani memberikan layanan perizinan berusaha kepada pelaku usaha yang datang ke Kantor Kelurahan Nunukan Utara, Selasa (20/09/2022), siang. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kabupaten Nunukan memberikan layanan perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha di masing-masing kelurahan.

Analisis Kebijakan Sektor Perizinan Pertanahan dan Tenaga Kerja, DPMPTSP Nunukan, Fatriani mengatakan layanan perizinan berusaha dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memberikan 1.000 NIB (nomor induk berusaha) per hari.

Tak hanya itu, Fatriani menyebut bahwa layanan perizinan berusaha juga diamanatkan melalui UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Arahan Pak Jokowi 1.000 NIB per hari. Layanan perizinan berusaha yang kami berikan di masing-masing kantor kelurahan mulai hari ini, juga dalam rangka menyambut HUT Kabupaten Nunukan," kata Fatriani kepada TribunKaltara.com, Selasa (20/09/2022), pukul 16.00 Wita.

Baca juga: Dampak Kenaikan Harga BBM, Upah Buruh Rumput Laut di Nunukan Turun, Ibu Ini Memilih Istirahat Kerja

Menurut Fatriani sasaran layanan tersebut adalah pelaku usaha mikro kecil dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah.

"Sekarang itu pengurusan izin usaha melihat risiko. Kalau risiko rendah izinnya dalam bentuk NIB. Begitu juga risiko menengah. Sedangkan risiko usaha menengah dan besar, izin usahanya dalam bentuk NIB, sertifikat standar, dan izin," ucapnya.

Fatriani menjelaskan saat ini penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

"Jadi sudah tidak ada lagi surat izin usaha perdagangan. Sekarang sistemnya OSS, namanya izin saja. Nah, yang membedakan jenis usahanya apa, ada namanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)," ujarnya.

Ia menyampaikan untuk layanan tahap awal, DPMPTSP bergerak di masing-masing kantor kelurahan mulai Nunukan Utara, Nunukan Barat, Nunukan Tengah, dan kantor Desa Binusan.

Setelah itu menyusul layanan perizinan berusaha di Pulau Sebatik.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved