Berita Kaltara Terkini

Ada Dugaan Monopoli Perdagangan Lintas Batas Negara di Krayan-Nunukan, KPPU Temui Gubernur Kaltara

Terkait dugaan monopoli perdagangan lintas batas negara di Krayan-Nunukan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Kalimantan temui Gubernur Kaltara

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
HO / KPPU Kanwil V Kalimantan
Buntut dugaan monopoli perdagangan lintas batas negara di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil V Kalimantan temui Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, di ruang kerjanya pada Senin (19/09). 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Buntut dugaan monopoli perdagangan lintas batas negara di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil V Kalimantan temui Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, Senin (19/09).

Kepala KPPU Kanwil V Kalimantan, Manaek Pasaribu mengatakan pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Zainal Paliwang untuk membahas dugaan monopoli perdagangan lintas batas negara yang mencuat di Kecamatan Krayan pada Selasa (05/07/2022).

"Jadi selain kunjungan kerja terkait sinergitas antar lembaga KPPU dan Pemerintah Provinsi Kaltara sekaligus juga report masalah dugaan monopoli perdagangan lintas batas negara yang terjadi di Kecamatan Krayan," kata Manaek Pasaribu kepada TribunKaltara.com, melalui telepon seluler, Selasa (20/09/2022), pukul 18.40 Wita.

Terkait dugaan monopoli perdagangan lintas batas negara Indonesia-Malaysia yang hanya menunjuk satu koperasi di Krayan, Manaek meminta kepada Pemprov Kaltara untuk membuat payung hukum yang jelas.

Baca juga: UMKM Kaltara, Kuliner Pengobat Rindu Kampung Halaman, Nasi Jajan Madura Sudah ada di Bulungan Loh

Payung hukum yang dimaskud Manaek terkait penunjukan koperasi produsen MUK agar tidak terjadinya potensi pelanggaran UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Latar belakang urgensi penunjukan satu-satunya koperasi saat itu karena pandemi Covid-19. Seharusnya perlu diperhatikan tempus penunjukan koperasi tersebut. Sehingga tidak dimaknai berlaku selamanya," ucapnya.

Lebih lanjut Manaek sampaikan bahwa kondisi saat ini sudah memasuki keadaan endemi.

Pemprov Kaltara perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan lintas batas negara.

Menyikapi dugaan monopoli perdagangan lintas batas negara di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil V Kalimantan temui Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, di ruang kerjanya pada Senin (19/09).
Menyikapi dugaan monopoli perdagangan lintas batas negara di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil V Kalimantan temui Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, di ruang kerjanya pada Senin (19/09). (HO)

"Perdagangan lintas batas negara bisa dengan cara competition for the market. Salah satunya melalui proses bidding untuk mendapatkan pelaku usaha yang compatible agar terjamin harga dan pasokan yang wajar di masyarakat," ujar Manaek.

Manaek berharap berharap sinergitas dan rencana nota kesepahaman antara KPPU dengan Pemprov Kaltara dapat segera terlaksana.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved