Berita Tana Tidung Terkini

Tangani Dampak Inflasi Daerah, Pemkab Tana Tidung Anggarkan Rp 2 Miliar

Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali mengatakan, anggaran hampir Rp 2 miliar ini digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu.

Penulis: Risnawati | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/RISNAWATI
Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali telah menindaklanjuti amanat PMK Nomor 134 Tahun 2022 dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM. 

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Pemerintah Kabupaten Tana Tidung anggarkan hampir Rp 2 miliar untuk penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM.

Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali mengatakan, anggaran hampir Rp 2 miliar ini digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu.

Anggaran belanja wajib perlindungan sosial tersebut, diketahui bersumber dari dua persen dana transfer umum (DTU) yakni dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU).

Baca juga: Kepala BKAD Kaltara Sebut DAU Dua Persen untuk Redam Dampak Kenaikan Harga BBM Siap Disalurkan

Dia menambahkan, anggaran ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Kemudian juga, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500 Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah.

"Di dalam PMK nomor 134 dan Surat Edaran Kemendagri nomor 500 itu mengatur, bahwa pemerintah daerah wajib menganggarkan 2 persen dari DBH dan DAU," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Redam Dampak Kenaikan BBM, Dua Persen DAU Bisa Digunakan Pemkab, Ini Penjelasan BKAD Kaltara

"Nah ini jadi beban kita lagi untuk meredam lonjakan tingginya inflasi di daerah. Hampir Rp 2 miliar yang sudah kita tindaklanjuti," sambungnya.

Sementara itu dia sampaikan, untuk memenuhi anggaran perlindungan sosial ini, dipotong dari anggaran beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

"Mau tidak mau kita menarik dari anggaran-anggaran OPD lah. Yang penting, dua persen ini tadi terpenuhi sebagaimana amanat PMK dan amanat SE Kemendagri tersebut," ujarnya.

Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali telah menindaklanjuti amanat PMK Nomor 134 Tahun 2022 dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM.
Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali telah menindaklanjuti amanat PMK Nomor 134 Tahun 2022 dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM. (TRIBUNKALTARA.COM/RISNAWATI)

Lebih lanjut dia sampaikan, pemerintah Kabupaten Tana Tidung juga telah membentuk tim pengendalian inflasi daerah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved