Berita Malinau Terkini

4 Rekomendasi Perubahan APBD Malinau, Jaga Stabilitas Ekonomi Hingga Antisipasi Gelombang Inflasi

Empat rekomendasi perubahan APBD Malinau, jaga stabilitas ekonomi hingga antisipasi gelombang inflasi, diprioritaskan untuk melindungi warga rentan.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / MOHAMMAD SUPRI
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Malinau, Dolvina Damus menjabarkan rincian Perda perubahan APBD 2022 Malinau dalam Rapat Paripurna DPRD Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (27/9/2022). 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2022 disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD Malinau, Selasa (27/9/2022).

Terjadi kenaikan pada aspek pendapatan dan belanja daerah. Tambahan APBD perubahan yakni Rp 187 miliar.

Sehingga total anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Perubahan adalah Rp 1,571 Triliun.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Malinau, Dolvina Damus menyampaikan, penetapan Perda tersebut berorientasi pada aspirasi masyarakat.

Baca juga: Bertambah Rp 187 Miliar, Perda Perubahan APBD Malinau 2022 Disahkan DPRD, Ketua Dewan Minta ini

Sehingga di akhir tahun anggaran 2022 ini, diprioritaskan untuk melindungi masyarakat rentan dan menjaga keseimbangan ekonomi daerah.

"Pemerintah Daerah melalui OPD perlu untuk segera merealisasikan karena waktu yang cukup singkat agar anggaran dapat segera terserap," ungkapnya, Selasa (27/9/2022) sore.

Badan Anggaran DPRD Malinau menyampaikan 4 rekomendasi terkait prioritas penggunaan anggaran perubahan APBD 2022.

Yakni berkaitan pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan daerah.

Megutamakan kegiatan yang mengacu pada kesejahteraan masyarakat banyak, orientasi pemulihan ekonomi.

Baca juga: Dua Predator Anak di Malinau Dihukum 11 dan 12 Tahun Penjara, Pemerintah Fokus Pemulihan Korban

Mengantisipasi gelombang inflasi pasca kenaikan harga BBM. Melindungi masyarakat rentan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.

Serta percepatan realisasi program karena rentang waktu yang relatif singkat.

"Terutama antisipasi terjadinya inflasi di daerah, program-program perlindungan masyarakat rentan serta menjaga ekonomi dan daya beli masyarakat tetap tumbuh pasca kenaikan harga BBM," katanya.

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved