Berita Malinau Terkini

Keseimbangan Ekonomi Usai Kenaikan Harga BBM, Bupati Malinau Beber Strategi Daerah Tekan Inflasi

Keseimbangan ekonomi usai kenaikan harga BBM, Bupati Malinau beber strategi daerah tekan inflasi: Penguatan produk-produk seperti produk pertanian.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / MOHAMMAD SUPRI
Bupati Malinau, Wempi W Mawa saat ditemui di Gedung DPRD Malinau seusai penetapan Peraturan Daerah Perubahan APBD 2022 Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (27/9/2022) sore. 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Mengantisipasi kenaikan angka inflasi di daerah, pengawasan pasar dan suplai komoditas lokal menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Malinau.

Bupati Malinau, Wempi W Mawa menerangkan pemerintah kabupaten telah menyiapkan skema penanganan inflasi di daerah.

Diantaranya, antisipasi dini gejolak kenaikan harga barang dan jasa melalui mekanisme pengawasan pasar melalui organisasi perangkat daerah terkait.

Selain itu, Pemkab Malinau menurutnya tengah mendata komoditas lokal. Penguatan bahan pangan lokal diyakini merupakan strategi jitu menekan kenaikan harga barang, khususnya pangan.

Baca juga: 4 Rekomendasi Perubahan APBD Malinau, Jaga Stabilitas Ekonomi Hingga Antisipasi Gelombang Inflasi

"Inflasi dampaknya kenaikan harga barang dan jasa. Untuk barang khususnya pangan, caranya adalah dengan mengandalkan komoditas lokal. Penguatan produk lokal dapat menekan angka inflasi di daerah," ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Malinau, Selasa (27/9/2022) sore.

Selain itu, dalam Perubahan APBD 2022, Pemerintah Pusat telah menyiapkan skema penanganan kenaikan inflasi.

Yakni program perlindungan sosial kepada masyarakat rentan yakni alokasi 2 persen dana transfer umum meliputi dana alokasi umum dan dana bagi hasil.

Wempi W Mawa menerangkan skema penanganan tersebut juga telah dibahas pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Malinau.

Baca juga: Bertambah Rp 187 Miliar, Perda Perubahan APBD Malinau 2022 Disahkan DPRD, Ketua Dewan Minta ini

"Regulasi terkait alokasi 2 persen Dana Transfer Umum juga sudah dibahas melalui APBD Perubahan. Begitupun pengawasan terhadap pasar. Penguatan produk-produk seperti produk pertanian. Artinya perputaran ekonominya di daerah kita," katanya.

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved