Berita Malinau Terkini

Penghapusan PTT Berdampak ke Jumlah Pegawai, Bupati Malinau Bicara Soal Kemampuan Anggaran Daerah

Bupati Malinau, Wempi W Mawa menerangkan rencana penghapusan tenaga honorer atau non ASN dipastikan akan berdampak terhadap serapan tenaga kerja.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI
Sejumlah peserta mengikuti seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Guru di Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Rencana penghapusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Non ASN akan berdampak terhadap penyesuaian beban belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

Bupati Malinau, Wempi W Mawa menerangkan rencana penghapusan tenaga honorer atau non ASN dipastikan akan berdampak terhadap serapan tenaga kerja di Malinau.

Dari segi efisiensi anggaran, rencana penghapusan tenaga non ASN atau Pegawai tidak tetap (PTT) dikhawatirkan akan menjadi beban besar anggaran Daerah.

Baca juga: BKN Setujui 305 Formasi Seleksi PPPK di Kabupaten Nunukan, Kepala BKPSDM Surai: Tunggu Juknis

Belanja pegawai dipastikan bakal membengkak. Namun di sisi lain jumlah Sumber daya manusia juga semakin terbatas.

"Dari segi efisiensi, memang PPPK posisinya hampir sama dengan gaji PNS, kecuali dana pensiun. Sementara yang tersedia dengan kita, jika dibandingkan satu PPPK setara dengan 2 atau 3 non ASN," ungkapnya.

Wempi W Mawa menerangkan gelombang penghapusan tenaga non ASN dipastikan akan berdampak terhadap berkurangnya jumlah pegawai pemerintah di Kabupaten Malinau.

Baca juga: BKPSDM Tana Tidung Usulkan 14 Formasi PPPK ke Kemenpan-RB, Khusus Guru yang Lolos Passing Grade

Biaya belanja pegawai untuk seorang PPPK sebanding menurutnya sebanding dengan 2 hingga 3 tenaga non ASN.

Sehingga harus benar-benar dipastikan, beban kerja PPPK dapat mengakomodir tugas-tugas penyelenggaraan rida pemerintahan.

Sejumlah peserta mengikuti seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Guru di Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu.
Sejumlah peserta mengikuti seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Guru di Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu. (TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI)

"Jadi harus dipastikan bahwa PPPK ini bekerja efisien. Ini bukan tentang siapa yang salah, tapi harus dicarikan solusinya bersama. Harus disikapi semua pihak dan mencari jalan keluarnya," katanya.

Solusi yang dimaksud adalah terkait serapan tenaga kerja dengan membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Baca juga: 777 Orang Honorer di Tarakan Belum Layak Ikut PPPK, Opsi Dialihkan Jadi Tenaga Outsourcing

Yakni dengan membuka keran investasi seluas-luasnya untuk investasi di daerah dan memastikan terserapnya tenaga kerja lokal.

"Inilah pentingnya dan jadi tugas kita bersama untuk menjamin iklim investasi yang sehat di Malinau. Agar ada alternatif bagi putra-putri daerah untuk memperoleh pekerjaan," katanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Penulis : Mohammad Supri

 

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved