Berita Daerah Terkini

Geruduk Balai Kota Samarinda, Ratusan Guru Sampaikan 4 Tuntutan ke Walikota Andi Harun, Ini Isinya

Tolak Surat Edaran Nomor 420/9128/100.01 tentang Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Pendidikan Ada empat tuntutan yang disampaikan ratusan guru.

Editor: Junisah
TRIBUNKALTIM.CO
Ratusan Guru halaman kantor Balai Kota Samarinda menolak Surat Edaran Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Pendidikan 

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA- Tolak Surat Edaran Nomor 420/9128/100.01 tentang Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Pendidikan, ratusan guru di Samarinda geruduk Kantor Balai Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (3/10/2022).

Ada empat tuntutan yang disampaikan ratusan guru tersebut kepada Walkota Samarinda Andi Harun.

Poin pertama, ingin revisi terhadap Peraturan Walikota Samarinda nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tambahan penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah khususnya pasal 9 dimana menjelaskan bahwa TPP tidal diberikan kepada penhawas yang menjabat sebagai guru dan pengawas sekolah.

Baca juga: BREAKING NEWS Mahasiswa dan Organisasi Pemuda Geruduk Kantor DPRD Malinau, Tolak Kenaikan Harga BBM

Poin kedua, usulan revisi Perda No. 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai salah satu jaminan hukum peningkatan kesejahteraan Guru di Kota Samarinda.

Poin ketiga, membatalkan surat edaran dari Sekretaris Daerah Kota Samarinda Tanggal (16/9/2022) Nomor 420/9128/100.01 tentang Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan.

Baca juga: Sampaikan Tujuh Tuntutan, Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Nunukan, Tangkap Mafia BBM

Poin keempat, menuntut Insentif bagi semua guru tanpa terkecuali di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda agar tetap dibayarkan hingga akhir 2022.

Seorag guru berharap dengan kedatangan mereka ini, Pemkot Samarinda tetap memberikan insentif bagi para Guru yang telah menerima TPG.

Ratusan Guru halaman kantor Balai Kota Samarinda menolak Surat Edaran Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Pendidikan
Ratusan Guru halaman kantor Balai Kota Samarinda menolak Surat Edaran Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Pendidikan (TRIBUNKALTIM.CO)

"Saya hanya ingin satu keyakinan dari kami semua terkait dengan TPG apakah bisa diundangkan, narasi yang berbeda dari penulisan APBD Pak, karena saya berpikir kalau di APBN itu sudah pasti dari TPG, nah bagaimana di tingkat daerah apakah narasinya bisa diubah untuk kami," ujar salah seorang Guru yang menyampaikan aspirasinya di depan Balai Kota Samarinda, Senin (3/10/2022).

Sementara itu,  Ketua Forum Peduli guru, Muhammad Iqro mengaku, kesal atas surat edaran tersebut. Pasalnya ia menilai sangat bertentangan dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh para guru yaitu menaikan kesejahteraan mereka.

Baca juga: Penyesuaian TPP Malinau Sudah Diwacanakan Sejak Lama, Perbup jadi Dasar Pengambil Kebijakan

"Tiba-tiba keluar surat edaran itu, yang mengharuskan kita tidak terima, wajar tidak ketika ini memunculkan masalah," ungkapn Muhammad Iqro Ketua Forum Peduli Guru

 

 

 

(*)

 

Sumber: Tribunkaltim.co

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved