Berita Ekonomi Terkini

Kebijakan Stop Ekspor Sempat Ganggu Pasar Minyak Sawit, Apindo: Dukungan Negara Harus Konsisten

Kebijakan Pemerintah melarang atau stop ekspor minyak sawit mentah beberapa waktu lalu mengganggu pasar sawit internasional.

Editor: Sumarsono
HO
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ) Hariyadi Sukamdani dalam jumpa pers di sela acara Indonesian Palm Oil Conference ( IPOC ) di Nusa Dua Bali, Kamis, 3 November 2022. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUSA DUA – Kebijakan Pemerintah melarang atau stop ekspos minyak sawit mentah beberapa waktu lalu mengganggu pasar sawit internasional.

Beberapa negara pengimpor minyak sawit dari Indonesia beralih ke negara pesaing, seperti Malaysia.

Ketua Bidang Fiskal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( GAPKI ) Bambang Aria Wisena mengungkapkan, saat kebijakan larangan ekspor dikeluarkan, langsung dimanfaatkan negara pesaing.

“Pasar sawit kita, India dan Pakistan diambil alih. Untuk mengembalikan pasar itu sangat susah, dan ini yang GAPKI terus berjuangkan,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Hariyadi Sukamdani mengapresiasi kontribusi industri minyak sawit terhadap perekonomian nasional.

Baca juga: Industri Sawit Sumbang Rp 500 Triliun Setahun, GAPKI: Media Berperan Jaga Keberlanjutan Bisnis Sawit

Karena itu,  perumusan kebijakan industri minyak sawit oleh Pemerintah harus dilakukan dengan hati-hati.

“Belajar dari gejolak harga dan suplai minyak goreng awal tahun ini, jangan sampai pada akhirnya yang mendapatkan keuntungan adalah negara lain karena ketika harga sawit tinggi kita justru stop ekspor,” kata Sukamdani dalam jumpa pers di sela acara Indonesian Palm Oil Conference ( IPOC ) di Nusa Dua Bali, Kamis, 3 November 2022.

Sukamdani berharap pemerintah bisa lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait industri sawit.  Karena sebagai komoditas perdagangan global.

Fluktuasi harga CPO (crude palm oil/ minyak sawit mentah) sepenuhnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar.

Baca juga: Astra Agro dan Pertamina MoU Kerja Sama Proyek Penurunan Emisi, Ubah Limbah Sawit Jadi Bioethanol

“Idealnya sebuah kebijakan jangan sampai mendistorsi pasar. Kita belajar dari apa yang terjadi dengan dinamika minyak goreng lalu,” kata Sukamdani didampingi Ketua Bidang Fiskal GAPKI Bambang Aria Wisena dan Chairperson IPOC Mona Surya.

Apindo berharap dukungan negara dan pemerintah kepada industri sawit harus konsisten.

“Ke depan,  saya  berharap GAPKI bisa bersuara lebih keras jika ada kebijakan pemerintah yang kontraproduktif terhadap industri sawit,” kata Sukamdani.

Bambang Aria Wisena, Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berbicara di depan awak media di salah satu restoran di Jimbaran, Nusa Dua, Bali, Rabu (2/11/2022) tadi malam.
Bambang Aria Wisena, Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berbicara di depan awak media di salah satu restoran di Jimbaran, Nusa Dua, Bali, Rabu (2/11/2022) tadi malam. (HO)

Terkait analisis akan terjadinya resesi tahun depan,  Sukamdani optimistis industri sawit tidak akan terkena dampak.

“Komoditas minyak sawit ini kebal krisis. Tidak mungkin kita bisa dapat devisa USD 35 miliar jika tidak ada ekspor minyak sawit,” kata Sukamdani.

Baca juga: Stok Solar Pengaruhi Serapan TBS Sawit Malinau, Petani Minta Distribusi BBM Bersubsidi Ditata

Bambang Aria Wisena mendukung pernyataan Ketua Umum Apindo.

Yang dibutuhkan oleh industri sawit adalah kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri yang tulang punggung perekonomian nasional ini.

“Hingga beberapa dekade mendatang, ekonomi Indonesia ada pada sektor minyak sawit,” kata Bambang yang meraih gelar doktor ekonomi dari IPB University ini. (*)

Baca berita menarik Tribun Kaltara di Google News atau Google Berita

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved