Berita Nasional Terkini

Video Viral Ismail Bolong soal Tambang Ilegal Marangkayu, Aktivis Duga Ada Ini di Institusi Polri

Video Viral Ismail Bolong soal Tambang Ilegal Marangkayu dan setoran kepada para pejabat Polri, Aktivis dan akademisi duga ada ini di institusi Polri.

TRIBUNKALTARA.COM / HO HERDIANSYAH HAMZAH DAN BUYUNG MARAJO
Kolase Tribun Kaltim - Peneliti di Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah (kiri), Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kaltim yang juga pentolan Pokja 30, Buyung Marajo (kanan). 

TRIBUNKALTARA.COM - Mencuat di publik video yang menunjukkan Ismail Bolong terang-terangan menghalau kedatangan petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan, di salah satu lokasi tambang.

Lokasinya berada di kawasan HTI Sumalindo, Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Persepsi di publik muncul ada dugaan koordinasi berjenjang dari tingkat Polsek, Polres hingga Polda oleh Ismail Bolong di Kaltim agar memuluskan praktik tambang ilegal.

Terlebih, pernyataan pihak Dinas Kehutanan Kaltim yang mengatakan bahwa penghalauan itu juga telah di laporkan ke pihak kepolisian resor Kota Bontang, meski hingga kini tidak pernah berproses.

Peneliti di Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah lagi-lagi menegaskan kejahatan tambang ilegal yang melibatkan anggota kepolisian ini, agar bisa ditangani oleh aparat penegak hukum lain baik dari unsur Kejaksaan atapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Viral Gegara Sebut Kabareskrim dalam Setoran Tambang Ilegal, Benarkah Ismail Bolong Sosok Dermawan?

Persitiwa Ismail Bolong harus dijawab pimpinan Polri secara terang benderang, terlebih ada dugaan gratifikasi dalam kemunculan pernyataan mantan anggota Sat Intelkam Polresta Samarinda tersebut.

"Masa perkara sejak Februari 20220 tidak diproses-proses," sebutnya, Sabtu (12/11/2022).

"Tapi itu khusus yang berkaitan dengan pidana khusus, terutama dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan aparat kepolisian," tegasnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga tegas mengatakan dalam pernyataannya hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan juga diharapkan bisa segera dibereskan.

Perjudian, narkoba, penyalahgunaan BBM, elpiji, hingga pungli jadi atensi jenderal bintang empat ini.

Castro sapaan akrab Herdiansyah Hamzah, menukil perkataan Kapolri, bahwa Ilegal minning apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Polri melibatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas, termasuk rekan mitra kita di DPR yang juga mengawasi, kata Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di tengah pubic trust yang kian menurun terhadap kepolisian, komando penangan juga bisa langsung diambil alih oleh Presiden, ini menurut Castro.

"Kan bisa buat Kepres untuk pembentukan tim gabungan pencari fakta kejahatan tambang ilegal yang melibatkan aparat kepolisian ini," ujarnya.

"Sebab saya pesimis kalau tetap ditangani kepolisian. Yang ada justru cenderung melindungi anggota dan institusinya. Kan logikanya, mustahil jeruk makan jeruk," sambung Castro.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved