Berita Nunukan Terkini

UMK Nunukan 2023 Naik 7,6 Persen Menjadi Rp 3.319.134, Serikat Buruh Beri Catatan Kepada BPS

Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) Nunukan naik 7,6 persen menjadi Rp3.319.134, Serikat Buruh beri catatan ke Badan Pusat Statistik atau BPS Nunukan.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / FEBRIANUS FELIS
Pengurus DPC F-Hukatan, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Nunukan, Sahir Tamrin. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Dewan Pengupahan Kabupaten Nunukan menetapkan Upah Minimum Kabupaten atau UMKNunukan 2023 naik 7,6 persen menjadi Rp3.319.134 pada Rabu (30/11/2022), pagi.

Informasi kenaikan UMK Nunukan disampaikan Pengurus DPC F-Hukatan, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Nunukan, Sahir Tamrin.

"Penetapan UMK 2023 naik 7,6 persen atau naik Rp231.000. Ini sudah lumayan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2021 tidak ada kenaikan.

Sementara 2022 berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021 hanya naik 0,19 persen atau Rp 5.717," kata Sahir Tamrin kepada TribunKaltara.com, pukul 13.00 Wita.

Menurutnya, kenaikan UMK tahun 2023 didasarkan pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Baca juga: Cek Jadwal Speedboat Kaltara Rute Tarakan-Nunukan Rabu 30 November 2022, Siapkan Lima Armada

Perhitungannya diperoleh dari hasil rumusan UMK 2022 Rp3.088.888,30 ditambah inflasi provinsi 6,64 persen.

Kemudian ditambah nilai alfa kesepakatan Dewan Pengupahan Nunukan 0,2 persen. Lalu dikalikan pertumbuhan ekonomi kabupaten 4,07 persen dan dikalikan lagi UMK tahun 2022 Rp 3.088.888,30.

"Kita juga harus menjaga investasi Nunukan ke depan. Jangan sampai serikat buruh memaksakan naik, lalu pengusaha banding. Itu berpotensi industri di Nunukan jadi terhambat," ucapnya.

Kendati begitu, Sahir menyarankan kepada lembaga Badan Pusat Statistik ( BPS ) di Nunukan agar ketika melakukan survei kebutuhan hidup layak dilakukan di wilayah III (pelosok perbatasan).

"BPS harus perhatikan bahwa ketika survei kebutuhan hidup layaknya di kota ada ketimpangan harga barang. Itu sangat mempengaruhi UMK," ujarnya.

Sahir menegaskan, KSBSI di Nunukan konsisten mengawal agar perusahaan membayar upah buruh sesuai UMK yang ditetapkan pemerintah provinsi nantinya.

"Selama ini anggota kami belum ada keluhan soal perusahaan yang membayar upah di bawah UMK. Bahkan upah borongan harus sesuai standar yakni di atas UMK per bulan," tuturnya.

Enggan Beberkan Nilai Kenaikan UMK

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan, Munir masih enggan untuk beberkan nilai kenaikan UMK Nunukan 2023.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved