Berita Tarakan Terkini

UMK Tarakan Disepakati Rp 4.055.356, Serikat Buruh Tegaskan Besarannya Sesuai Rumusan Permenaker

UMK Tarakan disepakati Rp 4.055.356, Serikat Buruh tegaskan besarannya sesuai rumusan Permenaker, Jonter: Kalau Rp 3,7 juta, lajang aja tidak cukup.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH
Serikat pekerja saat berada di Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan usai Pertemuan bersama Dewan Pengupahan Kota (Depeko) membahas penetapan UMK Tarakan tahun 2023. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Upah Minimum Kota Tarakan (UMK) ditetapkan Rp 4.055.356 dalam kesepakatan pertemuan Depeko Tarakan, Selasa (29/11/2022).

Ada kenaikan sekitar Rp 280.978 untuk UMK Kota Tarakan tahun 2023. Dari pihak pemerintah mengusulkan nilai konstan di kisaran 0,10 sampai 0,30 persen. Namun dalam pertemuan dan pembahasan dalam Depeko, nilai konstan yang dimasukkan dalam rumus sesuai Permenaker Nomor 1 Tahun 2022 adalah 0,20 persen.

Jonter Manalu, Ketua DPC SP Kahut KSPSI Kota Tarakan mengungkapkan kesepakatan penetapan UMK harus selesai pada Selasa (29/11/2022) kemarin karena memang tanggal 8 Desember 2022 terakhir deadline untuk Pemkot Tarakan.

“Keputusannya sudah ada, karena memang kita mengacu Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, dimana bahwa provinsi sudah tetapkan UMP juga, dengan nilai konstan 0,21 persen atau sekitar 7,79 persen dari upah berjalan. Kita harapkan juga apa yang ditetapkan provinsi, kota mengikuti, jelas naik,” tegasnya.

Baca juga: UMK Tarakan 2023 Disepakati Rp 4.055.356, Serikat Buruh Tegaskan Besaran sesuai Rumusan Permenaker

Karena lanjutnya, nilai konstan yang disampaikan pemerintah di kisaran 0,10 persen sampai 0,30 persen. Kemarin lanjutnya sudah ada BPS melakukan pemaparan dan indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi (PE) dengan inflasi dan baru dirumuskan dengan indikatornya lagi di penyerapan tenaga kerja di suatu daerah.

“Terdapatlah nilai konstan itu. Kita berharap kemarin minimal di atas 0,20 persen. Kisaran UMK yang diharapkan minimal dengan apa yang diputuskan Kaltara sama dengan di Tarakan. Kaltara naik Rp 230 ribuan, harapannya nilai itu. Tapi kalau ditambahkan dengan upah yang berjalan sekarang, maka tentu lebih dari situ karena 0,21 persen,” jelasnya.

Permenaker sudah jelas mengatur dengan indikator saat ini salah satunya ada kenaikan harga BBM subsidi menyebabkan harga lainnya baik di trasportasi, sembako ikut naik.

“Pemerintah juga tidak berpihak pada buruh. Dua tahun in ikan kenaikan di Tarakan hanya kisaran Rp 5 ribu dan Rp 10 ribu. Kita tahu dua tahun lalu kondisi pandemic, kita maklum. Tapi sekarang kondisinya kita berharap harus naik,” tegasnya.

Jonter menambahkan, berdasarkan nilai UMK Rp 3,7 juta tahun 2022 yang diberlakukan di Tarakan, jika mengacu survei KHL versi serikat pekerja untuk pekerja status lajang tidak cukup.

“Kalau nilainya Rp 3,7 juta di Tarakan, status lajang aja tidak cukup, apalagi yang sudah berkeluarga. Tapi kan sekarang ada permenaker baru dan survei KHL tidak lagi berlaku. Jadi patokan data ada di BPS semua,” jelasnya.

Baca juga: Beberapa Perusahaan Berhalangan dan Dewan Pengupahan tak Lengkap, UMK Bulungan 2023 Ditetapkan Besok

Lebih lanjut ia mengatakan, jika mengacu Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, sudah seharusnya nilai kenaikan UMK Tarakan lebih tinggi dari UMP.

“Nilai konstan kita berharap di situ. Kita mengacu ke sana. Kalau dari pihak Apindo, sepakat tidak sepakat, harus sepakat. Mereka bukan menolak di nilai konstan tapi di Permenaker ini. Sama di daerah lain, mereka tidak tanda tangan tapi tetap disahkan gubernur,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved