Berita Malinau Terkini

BBM Naik dan Biaya Hidup Makin Tinggi di Malinau, Serikat Pekerja Beber Kenaikan UMK 2023 Beralasan

Bahan Bakar Minyak atau BBM naik dan biaya hidup makin tinggi di Malinau, Serikat Pekerja beber kenaikan UMK 2023 beralasan: Wajar pekerja minta naik.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / MOHAMMAD SUPRI
Ilustrasi, Aktivitas sejumlah pekerja di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Kenaikan Upah Minimum Kabupaten atau UMK Kabupaten Malinau 2023 telah disepakati naik 7,58 persen.

Adanya kenaikan UMK dari perspektif pekerja merupakan hal yang wajar mengingat dampak kebijakan yang diproyeksi bakal terjadi tahun 2023.

Ketua Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Malinau, Samuji Sitorus menyampaikan kenaikan UMK diharuskan sebagai upaya adaptasi pada situasi saat ini.

Sebab utama adalah adanya kenaikan harga barang dan jasa di Kabupaten Malinau dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Baca juga: Tingkatkan Nilai Jual Wisata di Malinau, Bupati Wempi Sebut Anggaran Desa Dapat Digunakan 

"Wajar jika pekerja meminta ada kenaikan UMK. Ada keseimbangan, keadilan. Karena sekarang ini, biaya hidup tinggi. Menyesuaikan upah layak, karena kondisi saat ini harga barang juga naik, karena BBM naik," katanya.

Berdasarkan pembahasan bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Malinau, kenaikan UMK dipengaruhi 5 variabel penimbang rentang alfa.

Diantaranya adalah 30 persen dampak kenaikan BBM yang menggerek kenaikan harga komoditas di Kabupaten Malinau.

Samuji mengatakan, idealnya, upah pekerja disesuaikan dengan indeks kebutuhan hidup layak atau KHL yakni senilai Rp 5 juta.

"Idealnya naik 10 persen mengacu indikator KLH Malinau. Idealnya Rp 5 juta untuk memenuhi upah layak. Walaupun angkanya belum sesuai, kita sepakati karena ada proses dan tahapan menuju ke sana," katanya.

Ditanya terkait sikap Asosiasi Pengusaha yang menolak untuk menandatangani kesepakatan UMK Malinau 2023, Samuji menyebut hal tersebut wajar.

Baca juga: BPJN Kaltara Sebut Proyek Ruas Jalan Malinau-Krayan Sudah Tembus, Zamzami: Butuh Perbaikan Geometrik

"Itu wajar, karena itu sikap kelembagaan dari pusat mereka. Tapi ada hak yang kami perjuangkan tadi. Artinya harus ada keseimbangan lah, prinsip keadilan antara pekerja dan pengusaha," ungkapnya.

Diberitakan TribunKaltara.com, nilai UMK Malinau 2023 disepakati Rp 3.494.498,55. Besarannya lebih tinggi dibanding Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara 2023 yang telah ditetapkan senilai Rp3.251.702,67.

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved