Target PAD Kaltara 2023 Naik, Bapenda Kaltara Incar Peningkatan Pajak di Sektor Ini

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemprov Kaltara dengan DPRD Kaltara telah resmi menyetujui bersama APBD Kaltara 2023.

Anggaran belanja dipatok Rp2,99 triliun adapun untuk anggaran pendapatan ditetapkan sebesar Rp791 miliar untuk pendapatan asli daerah (PAD) dan Rp1,97 triliun untuk pendapatan dari dana transfer.

Angka PAD sebesar Rp791 miliar di 2023 itu berarti target pendapatan meningkat sebesar 24,84 persen dibanding dengan target PAD tahun ini sebesar Rp594 miliar.

Baca juga: Kejar PAD Optimalisasi PI 10 Persen dan Jasa Penunjang Migas, MKJ Siap Ikut Kelola 4 WK di Kaltara

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, Tomy Labo mengakui banyak tugas yang harus dikerjakan setelah target pendapatan meningkat.

Kata Tomy Labo, guna mencapai target itu maka dua jenis pendapatan yang dikelola Bapenda yakni pajak dan retribusi daerah juga harus ditingkatkan targetnya.

"Untuk target memang ada kenaikan, ada sejumlah target pendapatan kita baik dari pajak maupun dari retribusi," kata Tomy Labo, Jumat (2/12/2022).

Baca juga: Maksimalkan PAD, Pemkot Tarakan Lirik Sarang Walet, Begini Perbedaan PNBP dan Pajak Daerah

Tomy Labi merinci setidaknya ada dua sektor pajak daerah yang menjadi fokus Bapenda untuk mencapai target pendapatan daerah.

Yakni dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

"Untuk pajak itu nanti di PKB karena sebelumnya kita sudah banyak kendaraan balik nama ke plat KU itu," ujarnya.

"Karena sekarang dari program BBNKB kita sudah punya data untuk plat luar yang kini sudah balik nama ke plat KU," jelasnya.

Selain PKB, peningkatan pajak dari sektor PBBKB juga menjadi incaran Bapenda dengan dasar mulai menggeliatnya aktivitas konstruksi di kawasan industri di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.

"Kemudian pajak bahan bakar juga kita targetkan meningkat karena adanya progres di KIPI itu, lalu pendapatan dari pajak rokok juga kita naikan," kata dia.

Sementara itu, untuk sektor pajak air permukaan (PAP), Tomy mengaku masih menemukan sejumlah ganjalan.

Baca juga: Begini Tanggapan 5 Fraksi DPRD Nunukan, Proyeksi PAD Tahun 2023 Naik Sebesar Rp1,4 Triliun

Mengingat potensi peningkatan pajak dari sektor ini masih terganjal pada regulasi yang menjadi dasar objek pemungutan pajak.

"Air permukaan kita ini kan masih didominasi dari PDAM di kabupaten kota, kami ingin yang menjadi pajak adalah air yang tersedot tetapi dari PDAM ingin dari air yang terjual ke pelanggan, jadi ini kami harus kerja keras lagi," tuturnya.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi