Rapat Koordinasi Awal Tahun, Bupati Nunukan Marah Besar Kepala OPD Mangkir: Jangan Anggap Remeh

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Bupati Nunukan Asmin Laura marah besar, lantaran sejumlah kepala OPD (organisasi perangkat daerah) mangkir dari rapat koordinasi awal tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Nunukan menggelar kegiatan Coffee Morning lintas OPD di ruang VIP, lantai IV, Kantor Bupati Nunukan, Senin (09/01/2022).

Kegiatan tersebut dibuat dalam rangka mengkoordinasikan sejumlah program dan rencana kerja pada awal 2023.

"Beberapa kepala OPD tidak hadir mungkin ada kesibukan. Tapi mestinya dilaporkan sejak awal. Kalaupun berhalangan hadir setidaknya ada perwakilan," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, sore.

Baca juga: Pemkab Nunukan Anggarkan Rp 7,3 M untuk SOA Penumpang Udara Tahun 2023, Asmin Laura Beber Alasannya

Dia mensesalkan ketidakhadiran Kepala OPD dalam rapat yang dianggapnya sangat penting.

"Ini hal yang sederhana tapi sangat penting. Dari situ kita bisa menilai tanggungjawab seorang eselon II seperti apa. Rapat koordinasi semacam ini tidak sering kita lakukan," ucapnya.

Lanjut Laura,"Kalau tidak hadir, lalu tidak ada tindak lanjut nanti gimana. Fatal jadinya dan itu merugikan saya. Jadi jangan dianggap remeh," tambahnya.

Fokus Pembangunan 2023

Laura beberkan fokus pembangunan Pemkab Nunukan 2023 diantaranya pemulihan ekonomi, akselerasi peningkatan SDM dalam mendukung pencapaian indeks pembangunan manusia.

Lalu penguatan agenda reformasi birokrasi, dan penanggulangan kemiskinan ekstrim P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekonomi).

"Prinsipnya apa yang ada kita manfaatkan dengan maksimal demi masyarakat. Apa yang dituangkan dalam RPJMD sudah sangat jelas. Tinggal mengingatkan OPD agar bekerja sesuai dengan koridor. Sehingga target bisa dicapai maksimal," ujar Laura.

Dalam rapat koordinasi itu, Laura juga menyinggung soal pembangunan beberapa infrastruktur pada tahun 2022 yang terkesan lambat.

"Saya tidak mau lagi pekerjaan yang lambat. Awal tahun segera eksekusi. Mulai perencanaan, pelelangan fisik, hingga pengerjaan harus dikontrol," tuturnya.

Baca juga: Simak Jadwal Speedboat Kaltara Rute Nunukan-Tarakan, Ada 9 Armada yang Berangkat Hari Ini

Dia tegaskan kepada OPD terkait agar serius melakukan kontrol terhadap pihak ketiga dalam pengerjaan sebuah proyek pembangunan.

"Bulan November-Desember itu musim penghujan. Kalau dipaksa bangun ya rusak lagi. Sudahlah alat kurang ditambah material jauh. Jangan harap perpanjangan kontrak meskipun dalam aturan dibenarkan," ungkap Laura.

Tambah Laura,"OPD terkait harus kejar. Kalau kurang tukang disampaikan segera tambah tukang. Material paling lambat Agustus sudah ada di kecamatan masing-masing," imbuhnya.

Penulis: Febrianus Felis