Berita Bulungan Terkini
Pemekaran Kota Tanjung Selor Terus Disuarakan, Ketua Dewan Presidium Harapkan Pengesahan Raperda ini
Ketua Dewan Presidium Pembentukan Kota Tanjung Selor, Achmad Djufrie mengatakan kehadiran Raperda Pemberdayaan Desa diharapkan dapat mempercepat.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Harapan untuk pembentukan daerah otonomi baru Kota Tanjung Selor terus disuarakan.
Ketua Dewan Presidium Pembentukan Kota Tanjung Selor, Achmad Djufrie mengatakan kehadiran Raperda Pemberdayaan Desa diharapkan dapat mempercepat kelengkapan syarat fisik pembentukan daerah baru.
Achmad Djufrie yang juga Anggota DPRD Kaltara itu menjelaskan dengan adanya regulasi itu nantinya Pemprov Kaltara memiliki payung hukum untuk membantu pembiayaan pemekaran desa.
Diketahui, pemekaran desa menjadi salah satu tahapan penting untuk pemekaran kecamatan.
Baca juga: Disdikbud Kaltara Bakal Undang Perusahaan KIPI Bahas Kurikulum Demi Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Sebab untuk menjadi sebuah kota, Tanjung Selor harus memenuhi syarat fisik yakni minimal memiliki empat kecamatan.
"Ini inisiatif dari pemerintah dan di sana ada aturan mengenai bantuan pembiayaan dari Pemprov," kata Achmad Djufrie.
"Jadi dengan adanya ini pemerintah kabupaten juga akan terbantu terkait pendanaan dan pemekaran desa," ungkapnya.
Politisi Gerindra itu mengatakan Raperda yang merupakan inisiatif Pemprov Kaltara itu kini tengah memasuki tahapan harmonisasi di Kemendagri.
Baca juga: KPU Bulungan Beber Tahapan Paling Rawan di Pemilu 2024, Sudah Libatkan Aparat Keamanan
Dirinya berharap Raperda itu dapat segera disahkan menjadi Perda sehingga dapat mempercepat pembentukan Kota Tanjung Selor yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan.
"Kita harapkan ini semua bisa berjalan jadi dengan Perda ini paling tidak kita bisa siapkan DOB dari sisi administrasi," harapnya.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi
Berita Bulungan Terkini
TribunKaltara.com
Bulungan
Tanjung Selor
Dewan Presidium Pembentukan
Kota Tanjung Selor
DPRD Kaltara
pemekaran desa
Polresta Bulungan Minta Masyarakat Tidak Lakukan Razia dan Sweeping di Bulan Ramadhan |
![]() |
---|
Polisi Tunggu Kebijakan Pemkab Bulungan Soal Pembatasan Operasional THM Selama Ramadhan |
![]() |
---|
Cara Pemkab Bulungan Kendalikan Harga Bapok Saat Ramadan, Gelar Pasar Murah hingga Gandeng Polisi |
![]() |
---|
Sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Bulungan Lindungi 1.500 Pekerja Rentan |
![]() |
---|
Jaga Kondusivitas Jelang Bulan Ramadan 1444 Hijriah, Polresta Bulungan Amankan Ratusan Botol Miras |
![]() |
---|