Rawan Kasus Kegiatan Fiktif, Perangkat Desa di Malinau Diminta Teliti Belanjakan Anggaran

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Perangkat desa di Malinau, Kalimantan Utara diminta agar teliti dalam memanfaatkan anggaran desa.

Setiap tahun, jumlah aparatur desa yang terjaring perkara penyalahgunaan anggaran desa baik alokasi dana desa (APBD) maupun dana desa (APBN) semakin bertambah.

Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, Daniel Martua Hutagalung menerangkan setahun terakhir, sejumlah kasus korupsi yang ditangani, diantaranya kegiatan fiktif desa.

Baca juga: Kabar Percobaan Rudapaksa di Malinau Terbukti Fiktif, Pemilik Akun Media Sosial Langsung Minta Maaf

"Kasus yang ditangani rekan-rekan Pidsus, tahun lalu ada yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kasusnya sama, kegiatan fiktif.

Ini rawan, kami minta aparat desa berhati-hati menggunakan anggaran desa," ungkap Daniel Martua Hutagalung 

Sama pada tahun 2023. Baru-baru ini Kades di Kecamatan Pujungan turut terindikasi melakukan praktik kegiatan desa fiktif.

Baca juga: Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang Ingatkan Jangan Ada Mark Up dan Proyek Fiktif

Kasus ini sebelumnya merupakan pengembangan dari hasil pemeriksaan Polres Malinau sejak Maret 2022 lalu.

Hal yang sama disampaikan Kapolres Malinau, AKBP Andreas Deddy Wijata melalui Kasat Reskrim Polres Malinau, Iptu Wisnu Bramantio.

Pada tahun 2022 lalu, kasus serupa juga sempat ditangani pihak kepolisian dengan nilai kerugian negara lebih dari Rp 400 juta rupiah.

"Masih banyak penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa. Kasus-kasus ini diharapkan dapat memberikan contoh aparat desa yg ada di malinau agar dapat mengelola dana desa dengan lebih bertanggungjawab," katanya.

(*)

Penulis : Mohammad Supri