Berita Kaltara Terkini

Kaltara Masuk 8 Provinsi dengan Tingkat IKP Rawan Rendah, Suryani: Kita Teraman se-Indonesia

Kalimantan Utara (Kaltara) masuk 8 provinsi dengan tingkat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) rawan rendah.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / FELIS
Rapat koordinasi persiapan penanganan pelanggaran Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kaltara di Aula Hotel Fortuna Nunukan, Senin (23/01/2023), malam. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Kalimantan Utara (Kaltara) masuk 8 provinsi dengan tingkat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) rawan rendah.

Hal itu berdasarkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang diluncurkan oleh Bawaslu RI pada Desember 2022.

Ketua Bawaslu Provinsi Kaltara, Suryani mengatakan IKP provinsi tertinggi berdasarkan data agregasi 514 kabupaten/ kota di Indonesia, Kaltara urutan ke-17.

Lebih lanjut dia katakan bahwa IKP menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu 2024.

Baca juga: Tiba di Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung, Kapolres Nunukan yang Baru Disambut Tarian Tepung Tawar

Ketua Bawaslu Provinsi Kaltara, Suryani.
Ketua Bawaslu Provinsi Kaltara, Suryani. (TRIBUNKALTARA.COM / FELIS)

Selain itu IKP juga merupakan upaya Bawaslu dalam melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

"Kita Kaltara termasuk yang aman. Bisa dikatakan kita teraman se-Indonesia. Ini berkat peran semua stakeholder bukan hanya Bawaslu," kata Suryani kepada TribunKaltara.com, Senin (23/01/2022), pukul 19.35 Wita.

Suryani menyampaikan bahwa hasil IKP terakhir bukan sekadar 'isapan jempol' belaka.

Berikut 8 provinsi dengan tingkat IKP rawan rendah:

1.Kalimantan Utara 20.36
2.Kalimantan Tengah 18.77
3. Jawa Timur 14.74
4. Kalimantan Barat 12.69
5. Jambi 12.03
6. Nusa Tenggara Barat 11.09
7. Sulawesi Selatan 10.20
8. Bengkulu 3.79

"IKP itu bukan isapan jempol saja, jadi kita tidak boleh cukup berbangga dan terlena dengan hasil itu. Peran kita termasuk Pers bagaimana mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan sesuai aturan," ucapnya.

Ia menilai peserta yang ikut berkontestasi pada Pemilu 2024 di Kaltara terbilang taat aturan.

Meskipun, Suryani mengakui masih ada saja pelanggaran pada setiap pesta demokrasi baik Pemilu maupun Pemilukada.

Baca juga: 720 Calon PPS Bakal Dilantik Esok, KPU Nunukan Sebut 3 Desa Gunakan Rekomendasi Penunjukkan Kades

"Peserta Pemilu orangnya welcome terhadap perubahan regulasi dan aturan. Meskipun tidak bisa dihindari ada saja kecurangan dalam Pemilu," ujarnya.

Dia berharap pelaksanaan Pemilu serentak 2024 di Kaltara dapat berjalan dengan kondusif.

"Saya yakin dengan semangat semua stakeholder yang ingin menjaga perkembangan demokrasi di Kaltara lebih baik," ungkapnya.

Penulis: Febrianus Felis

Sumber: Tribun Kaltara
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved