Pemkab Nunukan Akui Belum Mendapat SK Kuota dari BPH Migas, Berikut Usulan BBM Subsidi Tahun 2023

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan akui telah mengusulkan kuota BBM ( Bahan Bakar Minyak) subsidi tahun 2023 ke Ditjen Migas, Kementerian ESDM.

Kepala Bagian Ekonomi, Pemkab Nunukan Rohadiansyah mengatakan usulan kuota BBM subsidi tahun ini untuk Pertalite sebesar 56.615 KL. Solar 5.080 KL dan Minyak Tanah 816,5 KL.

"Kami sudah usulkan kuota BBM 2023. Tapi belum dapat informasi SK kuota BBM dari BPH Migas. Kuota itu berdasarkan jumlah kendaraan dan jumlah nelayan di daerah," kata Rohadiansyah kepada TribunKaltara.com, Rabu (25/01/2023), pukul 21.00 Wita.

Menurutnya, tiap tahun ada peningkatan pengusulan kuota BBM. Namun yang terealisasi kata Rohadiansyah selalu di bawah kuota yang diusulkan Pemkab Nunukan.

Baca juga: Camat Nunukan Akui Banyak Warga Luar Datang Tanpa Urus Pindah, Khawatirkan Ganggu Situasi Kamtibmas

Sementara itu ada 17 APMS dan SPBU di Kabupaten Nunukan.

"Tahun 2021 kuota BBM subsidi Nunukan yang terealisasi 19.000-an KL. Tahun 2022 24.858 KL. Januari 2023 harusnya sudah keluar kuota BBM Nunukan," ucapnya.

Dia menjelaskan perihal BBM subsidi di Kabupaten Nunukan yang kerap kali dikeluhkan masyarakat, lantaran sering menjadi rebutan. Sementara jumlah BBM subsidi terbatas.

"Beda kalau Dexlite dan Pertamax non subsidi, tidak pakai kuota. Pertalite dan solar subsidi itu terbatas, jadi rebutan pula. Sehingga tidak bisa memenuhi semua kebutuhan. Tapi beberapa bulan terakhir lancar saja," ungkapnya.

Penulis: Febrianus Felis