Kendalikan Kenaikan Harga Barang di Malinau, Produksi Komoditas Penyumbang Inflasi Ditingkatkan

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Sejumlah kebijakan taktis telah diambil Pemkab Malinau, Kalimantan Utara, untuk menekan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM.

Kebijakan Pemkab Malinau dalam menekan kenaikan BBM, mulai dari masyarakat yang berusaha di bidang jasa transportasi hingga unit usaha mikro kecil.

"Upaya penanganan inflasi ini membutuhkan kebijakan yang sifatnya cepat berdampak. Sebelumnya kita sudah menerapkan kebijakan diantaranya subsidi pada saat kenaikan BBM," ujar Bupati Malina Wempi W Mawa , Senin (30/1/2023).

Baca juga: Bawa Hasil Rakornas Kepala Daerah, Pemkab Malinau Diminta Rumuskan Upaya Penanganan Inflasi

Khusus kenaikan harga bahan pangan, ada beberapa komoditas yang mampu ditekan di daerah.

Khususnya bagi komoditas yang dapat diproduksi sendiri. Seperti beras atau gabah yang diakomodir melalui program inovasi, Rasda Plus.

"Mengenai komoditas penyumbang inflasi. Sebagian bisa ditangani dengan memaksimalkan produksi. Beras, contohnya, kita tidak perlu khawatir, karena bisa produksi dan ada programnya, Rasda Plus," ungkap Wempi.

Baca juga: Kendalikan Angka Inflasi di 2023 Bupati Bulungan Syarwani Harapkan Hal Ini

Sementara, cabai rawit rawit juga dapat diperoleh dari petani lokal. Hanya perlu memaksimalkan produksi.

Pekerjaan ekstra pemerintah kabupaten menurutnya adalah untuk komoditas yang tidak dapat diproduksi di daerah. Harus diambil dari kabupaten/kota tetangga.

Seperti gula, bawang dan beberapa bahan makanan yang dipasok dari luar wilayah. Terkait persoalan ini, yang dapat dilakukan pemerintah adalah menjaga jalur distribusi.

"Untuk komoditas yang kita ambil dari luar, memaksimalkan ini dengan menjaga jalur distribusi, dan transportasi," kata Wempi.

Rapat koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi Daerah pagi tadi di Kantor Bupati Malinau, turut menghadirkan unsur vertikal, Kajari, Kapolres dan Dandim 0910 Malinau bersama OPD teknis.

(*)

Penulis: Mohammad Supri