Bambang Susantono Curhat ke DPR, Otorita IKN Nusantara Belum Punya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Kepala Otorita IKN Bambang Susantono curhat ke Komisi XI DPR, sebagai lembaga setingkat kementerian belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ).

Padahal, DIPA ini berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama satu tahun dalam membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah.

"Keterkaitan dengan rencana kerja kami, ini kami terus terang bagian anggaran sudah punya, tapi DIPA belum ada, Pak.

Kami hanya memiliki simple, jumlah yang kami ajukan Rp 650 miliar, yang sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan tahap pertama ini sekitar Rp 250 miliar," jelas Bambang Susantono dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dengan Komisi XI DPR, Senin (6/2/2023).

Menurutnya, Otorita IKN dalam menyusun programnya tidaklah rumit.

Hanya memiliki dua program yaitu program Dukungan Manajemen dan Pengembangan Kawasan Strategis.

"Kami kira sebagai institusi baru Pak Ketua (Komisi XI DPR) ini cukup, yang penting bagi kami adalah jangan sampai terlalu lama organisasi ini beroperasi tanpa DIPA.

Jadi, sangat simple sasaran programnya. Kalau dukungan manajemen tentunya bagaimana tadi kami sendiri beroperasi sebagai organisasi," kata dia.

Baca juga: KSOP Petakan Kerawanan Jalur Kapal Logistik Proyek IKN Nusantara, Inilah Lokasi yang Perlu Diatensi

Kemudian, anggaran dari kas negara yang diajukan ke Kemenkeu akan dimanfaatkan untuk pengelolaan Otorita IKN yang ada di Jakarta, Balikpapan, dan kawasan IKN Nusantara.

"Tadi kami laporkan ada tiga titik di mana kami harus kelola yaitu di Jakarta, Balikpapan, kemudian satu lagi di basecamp ( IKN Nusantara )," ujar Bambang Susantono.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan proyek pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus berjalan seiring alokasi anggaran yang telah disiapkan.

Pemerintah telah menganggarkan Rp 23,9 triliun dari APBN 2023 untuk proyek pembangunan IKN Nusantara.

Sebagian besar dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Untuk belanja di dalam rangka mempersiapkan IKN Nusantara itu sebesar Rp 23,9 triliun, terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp 21 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers usai rapat paripurna terkait APBN di Istana Negara, Senin (16/1/2023).

Hingga saat ini, progres pembangunan seluruh infrastruktur dasar IKN Nusantara sudah mencapai sekitar 15 persen.

Infrastruktur dasar ini mencakup pembangunan bendungan, jalan tol, rusun untuk pekerja, hingga jembatan.

Infrastruktur dasar IKN Nusantara dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

Saat ini dari 34 proyek infrastruktur dasar IKN Nusantara, sudah ada 29 proyek yang diteken kontrak.

Keseriusan Investasi            

Lebih lanjut  Ketua Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan sebanyak 90 investor telah menyatakan keseriusan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara.

“Kami ingin lapor juga bahwa kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau letter of interest yang hingga kemarin.

Hingga minggu lalu jumlahnya 142 dan sekitar 90 (investor) itu kami kategorikan sebagai pihak yang serius,” kata Bambang Susantono.

Baca juga: 7 Ribu Ton Kerikil Masuk di Proyek IKN Nusantara, Permintaan Semen Melonjak, 15 Pelabuhan Disiapkan

Dia merinci, pernyataan minat tersebut berasal dari 25 investor bidang infrastruktur dan utilitas, 15 sektor edukasi, 14 jasa konsultan, lalu 10 sektor perumahan, 9 mixed use dan komersial, 8 sektor teknologi, 5 sektor kesehatan, 4 kantor BUMN dan swasta serta 2 sektor kantor pemerintah.

Sementara itu, proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk perumahan terdiri dari 184 tower dengan nilai investasi mencapai Rp 41 triliun.

Terdiri dari Summarecon senilai Rp1,67 triliun, lalu Nusantara’s Consortium Rp30,8 triliun dan Korea Land and Housing Rp8,65 triliun.

Bambang Susantono menuturkan, pembiayaan untuk membangun IKN Nusantara masih dengan skema 20 persen dari APBN dan 80 persen menggunakan investasi dari investor.

Otorita IKN pun telah membagi 9 generator ekonomi yang pembangunannya akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari generator pertama yakni pusat pemerintahan nasional.

“Kawasan pusat pemerintah ada di nomor 1 dan di kawasan lain kami membuka diri investor untuk masuk ke sana, tapi tentunya akan berbeda karena di kawasan pusat nomor 1 sudah akan tersedia infrastruktur dasar,” ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Bangun 47 Apartemen di IKN Nusantara untuk Rumah Dinas ASN, Ditarget Selesai Awal 2024

Investasi tahap prioritas 2024, lanjutnya juga dibagi menjadi 3 zona dengan prioritas utama adalah pembangunan kawasan Istana Presiden, 4 Kantor Kemenko, Kementerian yang langsung mendukung Presiden, dan ekosistem pendukung.

Berbeda dengan tahap awal perencanaan, Otorita IKN memutuskan untuk memprioritaskan pembangunan ekosistem pendukung dengan membangun infrastruktur dan fasilitas publik.

Diantaranya fasilitas kesehatan standar internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, mixed use, komersial dan niaga seperti pusat perbelanjaan dan fasilitas hunian.

“Kami ingin agar di 2024, kita juga bisa melihat sebagai kota yang memiliki ekosistem, artinya fasilitas untuk mereka yang pindah dan ingin melakukan kegiatan lain selain administratif pemerintahan juga tersedia nanti,” jelas Bambang Susantono.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya tengah membangun basecamp di lokasi IKN Nusantara.

Lokasinya, lanjut dia, bakal berada di hunian pekerja yang sedang melakukan proses pembangunan di IKN Nusantara.

“Jadi kalau nanti ada kunjungan dari Bapak, Ibu sekalian ke sana. Bisa langsung melihat kantor basecamp kami yang berada di tengah-tengah hunian pekerja konstruksi yang sedang dibangun, dan diselesaikan teman-teman PUPR,” katanya. (*/kps/ant/tribunkaltim)