Lawan Ujaran Kebencian dan Disinformasi Pemilu 2024, Koalisi Damai Dorong Moderasi Konten Digital

TRIBUNKALTARA.COM - Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia ( Koalisi Damai ) mendorong pemerintah dan platform digital.

Dalam hal ini termasuk media sosial menerapkan moderasi konten digital dengan memperhatikan konteks lokal dan menghormati standar internasional tentang hak asasi manusia serta kebebasan berekspresi.

Upaya ini penting dilakukan untuk melawan disinformasi dan ujaran kebencian yang beredar di ranah digital, terutama menghadapi Pemilu 2024.

Koalisi Damai akan menyiapkan rekomendasi konkret menghadapi Pemilihan Umum 2024 ke depan untuk mendorong praktik moderasi konten yang merujuk pada hak asasi manusia.

Ketua Presidium Koalisi Damai Wijayanto, di berbagai negara, disinformasi dan misinformasi telah terbukti melahirkan polarisasi politik, mengancam perdamaian, dan bahkan dapat berujung pada kekerasan fisik yang nyata.

"Untuk itu, memastikan ruang publik berisi informasi yang benar melalui praktik penyaringan atau moderasi konten adalah satu keharusan dengan tetap menghormati standar HAM dan kebebasan berekspresi serta memperhatikan konteks lokal,” ujar Wijayanto saat diskusi Countering Hate Speech and Disinformation Online in the Context of the 2024 Elections: Challenges and Opportunities di Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Diskusi ini diselenggarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dengan dukungan program UNESCO-EU Project #SocialMedia4Peace dan diikuti 150 peserta daring dan luring.

Baca juga: Seperti Nasdem, Bos PKS ke Kantor Golkar Hari Ini, Bahas Pencapresan Anies Baswedan di Pilpres?

Peserta diskusi merupakan wakil lembaga pemerintah, platform media sosial, masyarakat sipil dan media.

Selain Wijayanto, narasumber yang hadir dalam diskusi ini yaitu Semuel Abrijani Pangerapan (Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika pihak Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi).

Hadir pula dari Danny Ardianto (Head of Government Affairs and Public Policy YouTube Indonesia), dan Ana Lomtadze (Head of Communication and Information Unit, UNESCO Jakarta).

Semuel menyampaikan partisipasi masyarakat sipil dalam diskusi moderasi konten perlu terus ditingkatkan, mengingat saat ini moderasi konten masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyelaraskan standar komunitas platform digital dan regulasi lokal.

“Saya setuju, algoritma moderasi konten harus memperhatikan konteks lokal,” katanya.

Sedangkan Danny Ardianto menambahkan sebagai salah satu platform digital, Youtube telah berupaya membatasi sebaran konten berbahaya karena menyadari sebaran masif disinformasi dan ujaran kebencian.

Meski demikian, ia menyampaikan mengalami tantangan memahami konteks lokal dalam praktik moderasi konten.