Berita Kaltara Terkini

Temui Menteri Koperasi UKM, BPD HIPMI Kaltara Keluhkan Maraknya Pasar Gelap di Daerah Perbatasan

Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) Kaltara mengeluhkan maraknya kegiatan pasar gelap di daerah perbatasan negara.

HO/BPD Hipmi Kaltara
Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Buchari dan Ketua BPD Hipmi Kaltara Ahmad Syamsir Arief saat bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Selasa (7/3/2023) kemarin. 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) Kaltara mengeluhkan maraknya kegiatan pasar gelap di daerah perbatasan negara.

Ketua BPD Hipmi Kaltara Ahmad Syamsir Arief mengatakan kegiatan pasar gelap di Kaltara telah berlangsung cukup lama dengan skala yang tidak kecil.

Menurut Ahmad Syamsir Arief kegiatan pasar gelap di daerah perbatasan negara dipastikan merugikan negara dan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha di dalam negeri.

Hal itu ia sampaikan saat mendampingi Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Buchari ketika bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Selasa.(7/3/2023) kemarin.

Baca juga: Ada Undang-undang HKPD, Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo Sebut Pajak Galian C Bakal Dipungut Daerah

"Ini sudah sangat lama berlangsung khususnya di Kaltara," kata Ahmad Syamsir Arief.

Ahmad mengatakan pemerintah pusat seperti halnya Kementerian Koperasi dan UKM harus turun tangan agar permasalahan menahun itu dapat dicarikan solusinya.

Dirinya juga berharap kerja sama semua pihak termasuk aparat penegak hukum dapat berjalan sehingga problem di daerah perbatasan itu dapat diatasi.

"Negara harus hadir, aparat penegak hukum harus bergerak dalam mengantisipasi pasar gelap ini, jangan terkesan adanya pembiaran," kata dia.

"Akses keluar masuknya barang, baik barang mentah dan barang jadi juga harus ditangani secara serius, teliti dan ditindak tegas," tambahnya.

Baca juga: Cegah Pendapatan Hilang, Bapenda Kaltara Sosialisasi Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

Lebih jauh, Ahmad mengatakan BPD Hipmi Kaltara menyatakan kesiapannya bersinergi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memecahkan permasalahan klasik di daerah perbatasan negara.

"Tentu kami siap menjadi mitra strategis pemerintah maupun semua jajaran penegak hukum untuk bersama-sama dalam upaya mencegah kegiatan transaksi yang dilakukan secara ilegal di Kaltara," tuturnya.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved