LKPP Gelar Konsolidasi di Balikpapan, Gubernur Kaltim Sebut Perkembangan IKN Kepentingan Bersama

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar konsolidasi dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam hal ini, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor turut hadir sekaligus membuka secara simbolis yang ditandai dengan pemukulan gong, di Hotel Gran Senyiur Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (10/4/2023).

"Selamat menjalankan konsolidasi LKPP, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)," ujarnya.

"Serta upaya pengembangan wilayah disekitar IKN Nusantara, Kalimantan Timur secara khusus dan umumnya diseluruh wilayah Kalimantan," imbuhnya.

Baca juga: Kecewa Hak Belum Dipenuhi, Warga Karang Joang Blokade Jalan Akses Proyek Tol IKN-Balikpapan

Selain itu, Isran Noor mengatakan bahwa penetapan Kaltim sebagai IKN adalah titik awal mulainya sebuah peradaban baru yang besar bagi Republik Indonesia.

"Kemudian letak IKN yang berada ditengah-tengah Indonesia ini adalah sebuah keadilan dan pemerataan pembangunan, serta ekonomi bangsa," pungkasnya.

Isran Noor juga menuturkan, latar belakang pemerataan terkait pemindahan IKN ini bukan berdasarkan pertimbangan kelompok tertentu.

"Perkembangan IKN bukan hanya milik kepentingan Kalimantan Timur, tetapi kepentingan wilayah Nusantara," tandasnya.

Sementara itu, Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi menyebut atas keputusan Presiden RI Joko Widodo memilih Kalimantan Timur sebagai pemindahan IKN sangat tepat.

"Karena pasti SDM nya mendukung, kemudian wilayahnya mendukung dan yang paling penting Gubernurnya mendukung pemindahan IKN di Kaltim," tuturnya.

Pada kesempatan ini, Hendrar mengungkapkan bahwa IKN sudah mulai berproses.

"Ternyata IKN kalau jadi tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat terhadap pemerataan Kalimantan, tapi ini adalah sebuah legesi untuk membuat bangsa kita membanggakan di kancah dunia," ulasnya.

"Jika memang ada kesempatan panjang untuk berkontribusi, berpartisipasi, jangan khawatir siapapun Presidennya IKN tetap harus jadi dan Pemerintah tetap komit untuk menyelesaikan pembangunan IKN," tegasnya.

Kemudian, kata Hendrar, terkait kebutuhan pembiayaan fisik IKN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditargetkan sampai Rp 466,06 triliun.

Di mana, komponen proyek APBN nya sekitar Rp 90,3 triliun, kemudian komponen KPPU Rp 252,5 triliun dan komponen proyek swasta murni BUMN dan BUMD mencapai Rp 123,2 triliun.

Baca juga: Penuhi Kebutuhan Air di IKN, Tindakan Darurat Disiapkan Jelang Pengisian Air Bendungan Sepaku Semoi

"Melalui kasatgas IKN pada saat kami melalukan kunjungan, progresnya menyampaikan sudah hampir mencapai 25 persen dan anggarannya sudah hampir sekitar 30 sekian triliun," urainya.

Adapun setiap pengadaan barang dan jasa, Presiden RI mengarahkan kepada LKPP harus lebih transparan dan tidak rumit.

"Diantaranya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi usaha mikro, kecil dan koperasi, memastikan transparan PBJ, mengupayakan efesiensi belanja Pemerintah dan mempercepat penyerapan anggaran Pemerintah," ucapnya.

Penulis: Ary Nindita