Pengembangan Kendaraan Listrik: Menyusuri Capaian Emisi di Hilir Hingga Dampak Ekstraktif di Hulu

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Kebijakan pengembangan kendaraan listrik sebagai jalan keluar untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi, belum diyakini sebagai langkah yang tepat.

Lantaran proses produksi bahan baku baterainya yang berbasis ekstraktif.

Selain itu, tujuan mulia untuk mengalihkan konsumsi bahan bakar fosil, dirasa kurang efektif karena permasalahan kemacetan di kota-kota besar justru nampaknya akan terus berlanjut jika pengembangan kendaraan listrik ditujukan untuk kendaraan pribadi.

Sejumlah rekomendasi dicetuskan bagi pemerintah agar penggunaan kendaraan listrik diutamakan untuk transportasi massal dan dengan tetap memperhatikan praktik keberlanjutan.

Ahmad Ashov Birry, Direktur Program Trend Asia menilai peta jalan pemerintah belum terlihat dengan jelas, baik dalam membangun transisi energi terbarukan ataupun kebijakan tentang kendaraan listrik.

Ia menegaskan agar pemerintah dan pelaku industri jangan hanya fokus terhadap kontribusi kendaraan listrik secara ekonomi.

Hal terpenting adalah menjamin keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan ekologis.

Pasalnya, pembukaan lahan secara masif untuk produksi nikel merusak mata pencaharian masyarakat lokal dan lingkungan tempat tinggal mereka.

“Kendaraan listrik memang direncanakan untuk mengurangi emisi karbon.

Baca juga: PLN Dukung Langkah IBC dan Manufaktur Standarkan Baterai untuk Permudah Pengguna Mobil Listrik

Tapi ingat, ada peningkatan cemaran toksisitas pada manusia karena penggunaan logam, bahan kimia, dan energi yang lebih besar untuk produksi mesin penggerak dan baterai tegangan tinggi.

Karena itulah, elektrifikasi harus dipandang sebagai salah satu cara, bukan satu-satunya cara,” kata Ashov pada acara ‘Diskusi Media: Beralih ke Kendaraan Listrik, Lebih Banyak Manfaat atau Mudharatnya?’, Jumat, 14 April 2023.

Lebih jauh, Ashov menyebutkan, transformasi ke kendaraan listrik perlu memperhatikan beberapa faktor penting.

Pertama, sumber utama penghasil energi listrik bukan dari PLTU batu bara.

Pemerintah harus mengambil sikap tegas dengan tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan PLTU baru dan percepatan proses pensiun dini PLTU yang sedang beroperasi, serta beralih pada energi terbarukan.

“Kita berharap yang hijau bukan hanya yang di-charge-nya, tapi dari mana energinya berasal,” ujarnya.