Realisasi APBD Kaltara Menurun Tiap Tahun, 2021 Capai 90 Persen, 2022 Hanya 89 Persen, Ini Alasannya

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Realisasi belanja APBD Kaltara terus mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2020.

Catatan Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kaltara menujukan realisasi APBD Kaltara mencapai 92 persen di 2020 turun menjadi 90 persen di 2021 dan kembali turun di 2022 dengan capaian 89 persen.

Kepala BKAD Kaltara Denny Harianto menengarai ada proses yang terputus antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Karena itu BKAD Kaltara kini menerapkan Sistem Analisis Penilaian Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Berintegritas (Sappa-Peradi) sistem itu nantinya digunakan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Baca juga: Realisasi APBD Kaltara 2022 Sentuh 70 Persen, Denny Harianto Optimis Akhir Tahun Capai 90 Persen

"Kita perlu pola perencanaan dan penganggaran itu tidak terputus-putus dan saling terkait," kata Denny Harianto, Kamis (25/5/2023).

"Misal kita belum melaksanakan anggaran tapi di triwulan I sudah digeser diubah jadi ini tidak fokus," ungkapnya.

Menurut Denny Harianto sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran sangat penting untuk memastikan belanja anggaran daerah tepat sasaran dan persentase realisasi meningkat.

Penerapan sistem tersebut diharapkan mampu memperbaiki kinerja perangkat daerah dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran yang ada.

Baca juga: APBD Kaltara 2023 Disahkan, Albertus Stefanus Harap Dividen PI 10 Persen Masuk di APBD Perubahan

"Jangan sampai ke depan kalau realisasi kita terus menurun kita dapat sanksi dari pemerintah pusat, padahal nominal APBD Kaltara kita terus bertumbuh," ujarnya.

Senada dengan Denny Harianto, Sekprov Kaltara Suriansyah mengatakan keselarasan antara perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sangat penting.

Dirinya berharap dengan adanya sistem dari BKAD Kaltara nantinya proses perencanaan dan pelaksanaan dapat terawasi dan konsisten sehingga menghasilkan program dan belanja anggaran yang tepat dan sesuai dengan perencanaan.

"Memang perencanaan itu paling utama jangan sampai yang setelah disusun DPA ternyata tidak sesuai dengan rencana," kata Suriansyah.

"Mungkin juga karena saat penyusunan rencananya itu tidak teliti dan telaten, karena itu selain ada Sappa-Peradi memang perlu juga pengawasan dari pimpinannya," tuturnya.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi