Proyek IKN Nusantara Ternyata Baru Telan Rp 1,6 Triliun, Serapan APBN hingga April 2023 masih Rendah

Sama halnya jika melihat kinerja APBN, Kanwil DJPb Kaltim berdasarkan 6 K/L dengan pagu anggaran terbesar.

Anggaran APBN banyak terserap untuk infrastruktur dasar yang condong ke pekerjaan fisik yang dilakukan Kementerian PUPR melalui satkernya di Kaltim.

Adapun rincian pagu anggaran masing-masing 6 K/L tersebut:

- Kementerian PUPR; Rp 22,95 triliun, realisasi Rp 1,94 triliun

- Kementerian Pertahanan; Rp 1,23 triliun, realisasi Rp 361,24 miliar

- Kepolisian Negara; Rp 1,21 triliun, realisasi Rp 379,26 miliar

- Kementerian Pendidikan dan Budaya; Rp1,08 triliun, realisasi Rp 167,03 miliar

- Kementerian Perhubungan; Rp 741,22 miliar, realisasi Rp 180,31 miliar

- Kementerian Agama; Rp 722,71 miliar, realisasi Rp 173,61 miliar

"Realisasi belanja Kementerian PUPR sebesar Rp1,94 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 213,82 persen (yoy) yang didorong oleh kenaikan realisasi belanja modal untuk pembangunan IKN," terang M. Syaibani.

Baca juga: Membangun Usaha dan Berinvestasi di IKN Nusantara, Pemerintah akan Memberi Insentif Pajak

Hal tersebut ditopang oleh 3 Satker, yaitu:

- Pelaksanaan Jembatan Pulau Balang berupa Jalan untuk Dukungan Infrastruktur IKN;

- Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Kaltim

- Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kaltim berupa Penyelenggaraa Perumahan dan Kawasan Permukiman atau di KIPP IKN.

Meski secara nominal realisasi PUPR besar, namun secara persentase hanya mencapai 8,24 persen dari total pagu.