Keberadaan IKN Nusantara untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Hal ini agar kesenjangan sosial antara sekolah yang baru akan dibangun dengan standar internasional itu tidak berbeda jauh. Itu harus dilakukan, karena kalau tidak, akan menjadi orang yang marginal.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, kehadiran IKN Nusantara itu untuk kesejahteraan rakyat.

Kalau sebelum ada Ibu Kota Nusantara, masyarakat tidak ada persoalan dengan kesejahteraan ataupun jika ada tidak banyak.

Oleh karena itu, kehadiran IKN Nusantara logikanya akan menambah sejahtera mereka, kemudian yang belum sejahtera juga akan ikut tersejahterakan.

Pelatihan sudah berjalan dari tahun 2022. Data berdasarkan Kementerian Tenaga Kerja, BLK lokal kemudian CSR dari perusahaan, hampir ada 700 orang yang sudah terlatih.

Dalam waktu dekat ini, saya juga akan mendatangkan Bina Insan Gemilang (BIG) Indonesia. Di mana BIG ini, akan banyak mengcover UMKM yang sudah terdaftar sekitar 137 UMKM.

Baca juga: Pohon Hayat Terpilih Jadi Logo Resmi IKN Nusantara, Intip Besaran Hadiah yang Diterima Aulia Akbar

Akan disertifikasi halal produk-produknya, akan diajarin packagingnya dan masih banyak lagi.

Supaya bukan hanya untuk mensuplai ke IKN, tapi jika memang para UMKM sanggup untuk kontinyu (secara berkelanjutan produk-produknya), tidak menutup kemungkinan akan ekspor ke luar daerah.

Ada sekitar 16-17 yang telah melakukan Letter of Intent (LOI) untuk membangun sekolah bertaraf International. Kemudian saat ini sedang penentuan lokasi untuk membangun sekolah.

Hampir semua wilayah pengembangan IKN Nusantara akan ada sekolah.

Namun yang awal akan dibangun, berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ).

Tidak dilakukan serempak dalam membangun sekolah, tapi menyesuaikan dengan kondisi demografi kependudukan IKN Nusntara pada saat ASN mulai berimigrasi.

Saya yakin, khususnya di Sepaku guru kita mampu bersaing. Asalkan mau melakukan perubahan.

Karena jika para guru tidak ingin berubah, kita termasuk orang yang berdosa. Karena menghambat kemajuan pendidikan.

Jangan sampai sekolah yang ingin dibangun berstatus high level, sementara sekolah yang sudah terbangun statusnya low atau middle level.