Antisipasi TPPO di Nunukan, Polda Kaltara dan Bareskrim Polri Lakukan Pengecekan Dokumen Penumpang

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Polda Kaltara bersama Bareskrim Polri dan Polres Nunukan lakukan pengecekan dokumen penumpang KM Pantokrator yang baru tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, Jumat (23/06/2023), pagi.

Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya mengatakan Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia sangat berpotensi terjadinya penyelundupan PMI (Pekerja Migran Indonesia).

Termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Sesuai dengan arahan bapak Presiden dan bapak Kapolri untuk mengantisipasi masuknya PMI ke Malaysia secara ilegal. Karena Nunukan berbatasan langsung dengan Malaysia," kata Daniel Adityajaya kepada TribunKaltara.com, pukul 13.00 Wita.

Baca juga: Berada di Sekitaran IKN Nusantara, Kafe Milik Tersangka TPPO di Pantai Nipah-Nipah PPU Ditutup Warga

Daniel Adityajaya menuturkan kegiatan yang mereka lakukan pagi tadi di Pelabuhan Tunon Tak Nunukan berupa pengecekan dokumen penumpang kapal yang baru tiba.

Hal itu kata dia, sebagai langkah preventif untuk mencegah adanya TPPO melalui Kabupaten Nunukan.

Diketahui ada sebanyak 477 penumpang KM Pantokrator yang tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan pagi tadi.

"Kami lakukan upaya preventif TPPO terhadap penumpang kapal yang baru tiba dari Pare-pare tadi. Kami ingin memastikan penumpang itu bukan bagian dari PMI ilegal. Jadi kegiatan ini bentuk antisipasi," ucap Daniel Adityajaya.

Baca juga: Lakukan TPPO dengan Menawarkan Pramuria di THM, Muncikari Tertangkap Unit PPA Polresta Samarinda

Selain itu, Daniel menyebut Polda Kaltara bersama Bareskrim Polri dan Polres Nunukan juga akan melakukan upaya preemtif.

Upaya preemtif yang dilakukan berupa pembinaan kepada para PMI yang ingin bekerja ke Malaysia agar mengantongi dokumen secara lengkap.

Adapun dokumen yang harus dilengkapi untuk bekerja ke Malaysia secara legal diantaranya paspor, surat kompetensi kerja, surat keterangan sehat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja, dan perjanjian kerja.

"Beberapa waktu lalu kami bekerjasama dengan Bareskrim Polri untuk mengungkap kasus TPPO. Ada 16 laporan polisi dan tersisa 5 DPO yang memfasilitasi masuknya PMI ke Malaysia secara ilegal. Total tersangka ada 14 orang," ujar Daniel.

Lanjut Daniel,"Dua DPO baru-baru ini diamankan. Satu di Balikpapan dan satu lagi di Nunukan," tambahnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis