Digoyang Isu Dilengserkan Lewat Munaslub Partai Golkar, Airlangga: Nggak Ada, Agendanya Bukan Itu!

TRIBUNKALTARA.COM - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto digoyang isu bakal dilengserkan melalui Munas Luas Biasa ( munaslub ).

Isu tersebut kabarnya digulirkan oleh sejumlah pengurus dewan pakar Partai Golkar.

Menanggapi kabar miring tersebut, Airlangga Hartarto membantah ada agenda munaslub yang dibahas dalam rapat Dewan Pakar Partai Golkar.

"Enggak ada, (rapat dewan pakar ), agendanya bukan itu. Enggak ada itu ( munaslub untuk pergantian ketum)," kata Airlangga Hartarto saat ditemu media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/7).

Airlangga mengatakan munaslub bukan mekanisme di Partai Golkar.

Menurutnya, pergantian Ketua Umum hanya dilakukan di musyawarah nasional yang digelar berkala.

"Forum tertinggi rakernas, rapim, munas," ucap Airlangga.

Airlangga juga berkomentar soal isu munaslub untuk mencopotnya dari status calon presiden ( Capres ) dari Partai Golkar.

Baca juga: Kursi Ketum Digoyang Dewan Pakar, Airlangga Hartarto Pastikan Partai Golkar Tetap Solid

Dia berkata penentuan Capres masih menunggu dinamika di koalisi.

" Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tunggu dulu, sabar, sabar menanti," ujar Airlangga Hartarto.

Informasi Tribunnews, Dewan Pakar Partai Golkar telah menggelar rapat di kediaman Agung Laksono di kawasan Cipinang, Jakarta, Minggu (9/7/2023).

Ada sejumlah hal yang dibahas dalam rapat ini, termasuk mengevaluasi keputusan Munas Golkar pada Desember 2019 yang memutuskan Ketua Umum Airlangga Hartarto, jadi calon presiden.

Menurut anggota dewan pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, arah pencapresan Partai Golkar belum jelas usai Munas 2019 itu.

Padahal keputusan untuk mengusung Airlangga itu sudah keluar dari empat tahun lalu.

“Sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda ke mana arah DPP Partai Golkar. Padahal sudah hampir 4 tahun ya.

Bulan Desember ini sudah empat tahun, tapi kejelasan DPP Partai Golkar terhadap keputusan Munas belum kelihatan,” kata Ridwan, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Jokowi Beber Kriteria Capres di Acara Musra, Bagaimana Kans Ganjar, Prabowo, dan Airlangga?

Ridwan mengakui pada tahun lalu Golkar menjalin kerja sama dengan PAN dan PPP untuk membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Namun, lanjutnya, KIB juga tak kunjung mengumumkan Capres maupun Cawapres.

"Belum jelas arahnya KIB itu. Ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi,” imbuhnya.

Ridwan menilai ketidakjelasan arah Partai Golkar membuat mesin partai seperti tidak bertenaga.

Padahal, para pengurus dan kader di bawah menanti-nanti sinyal ke mana arah Partai Golkar berlabuh.

Sehingga menurutnya, seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai daerah menjadi loyo dan berdampak terhadap tergerusnya suara Partai Golkar di beberapa hasil survei.

"Jadi ketidakjelasan ini yang membuat semua organ organisasi menjadi loyo. Jadi liar karena tidak ada kepastian. Jadi seperti tidak ada nakhodanya kan akan ke mana," kata Ridwan.

Dewan Pakar Tidak Berwenang

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga mengatakan bahwa dewan pakar partainya tak berwenang mengevaluasi hasil Munas Partai Golkar pada 2019.

"Dewan Pakar itu tidak punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kebijakan itu," kata Doli.

Baca juga: DPR Setuju Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Fungsionaris Partai Golkar Beri Catatan

Menurut Doli, dewan pakar hanya bisa memberikan saran-saran terkait kebijakan partai. "Kalau memberikan saran dan masukan ya boleh-boleh saja," ujarnya.

Dia menjelaskan selama ini DPP Partai Golkar menjalankan keputusan munas, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

"Nah, yang berhak mengevalusi itu ya forum setingkat yang sama," ungkap Doli.

Doli menerangkan Partai Golkar baru saja menggelar Rakernas dan dewan pakar juga memberi masukan.

"Jadi kalau berkaitan dengan Pilpres kan sudah diberikan kemarin, kekuatan bahwa seluruh yang berkaitan soal keputusan akhir.

Tentang momentum, strategi, dan keputusan akhir terkait dengan Pilpres kan diserahkan mandatnya kepada ketua umum," ucapnya.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono juga memastikan tidak ada agenda munaslub partainya untuk mengevaluasi keputusan menjadikan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres hasil Munas 2019.

Baca juga: Hary Tanoe Temui Airlangga Bahas Koalisi Besar, Perindo dan Golkar Sepakat Lanjutkan Program Jokowi

"Tidak ada Munaslub," kata Dave di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Dave menegaskan hasil munas Partai Golkar 2019 memutuskan Airlangga sebagai bakal capres. "Kan sudah putus ya jadi tidak mungkin diubah lagi, tidak ada Munaslub," ujarnya.(tribun network/frs/igm/riz/dod)

Baca artikel dan berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News