Berita Nunukan Terkini
Bupati Nunukan Asmin Laura Sentil 11 OPD, karena Belum Input SIPD P3DN
Bupati Nunukan Asmin Laura sentil 11 OPD saat Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordal) Semester I Tahun Anggaran 2023 di Kantor Bupati.
Penulis: Febrianus Felis | Editor: Sumarsono
TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Bupati Nunukan Asmin Laura sentil 11 OPD ( organisasi perangkat daerah ) saat Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordal) Semester I Tahun Anggaran 2023 di Kantor Bupati Nunukan, belum lama ini.
Saat dikonfirmasi, Bupati Asmin Laura mengaku menyentil 11 OPD dalam Rakordal, lantaran belum melakukan input SIPD P3DN (Sistem Informasi Pemerintah Daerah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri).
"Sampai saat ini masih ada 11 OPD yang belum melakukan input SIPD P3DN.
Mudah-mudahan yang belum menginput ya merasa dan segera menyelesaikannya," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, Sabtu (29/07/2023), pukul 13.30 Wita.

Diketahui SIPD P3DN merupakan sistem aplikasi yang mengharuskan pemerintah daerah memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Adapun 11 OPD yang belum menginput SIPD P3DN yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan; Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan; Badan Pengelola Perbatasan; Dinas Kependudukan dan Capil; Dinas Pemadam Kebakaran; RSUD; Sekretariat DPRD; Satpol PP; dan Dinas Pendidikan.
Baca juga: Bupati Nunukan Ajak Masyarakat Dukung UMKM, Asmin Laura: Supaya Naik Kelas Jadi Pengusaha Besar
Baca juga: Bupati Nunukan Asmin Laura Beri Teguran Keras Pada Unsur Pimpinan OPD, Honorer Ikut Disebut
Selain itu, Laura juga meminta kepada OPD yang realisasi penyerapan keuangannya masih di bawah 50 persen agar segera menggenjot kinerjanya.
"Dari 50 OPD, hanya 11 OPD yang memiliki realisasi fisik di atas 50 persen. 17 OPD realisasi fisiknya antara 30-50 persen dan 22 OPD realisasi fisiknya di bawah 30 persen," ucapnya.

Asmin Laura menegaskan kepada OPD agar segera melakukan koordinasi dan evaluasi, bila ada masalah yang menghambat penyerapan anggaran.
Bahkan dia juga mengingatkan kepada seluruh OPD agar dalam penyusunan program kegiatanya, bisa mengintervensi penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting yang sampai saat ini masih cukup tinggi.
"Lakukan koordinasi secara berjenjang, supaya bisa segera diidentifikasi. Apakah karena perencanaan yang kurang baik atau target yang berlebihan. Atau juga karena ada kendala teknis yang lain," ujarnya.
(*)
Stok Minyak Goreng Subsidi di Nunukan Kaltara Aman, Harga Tetap Tinggi Gegara Ongkos Angkut |
![]() |
---|
Kewarganegaraan Ganda di Perbatasan Jadi Sorotan, DPRD Nunukan Kaltara Nilai Melanggar Hukum |
![]() |
---|
PMI Nunukan Temukan Lima Orang Deportan Alami Penyakit Kulit, Usai Dipulangkan dari Malaysia |
![]() |
---|
209 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Melalui Nunukan, Begini Alasannya |
![]() |
---|
Hasil Gelaran Operasi, Lanal Nunukan Kaltara Serahkan Senjata Api, Sabu dan Puluhan Miras Ilegal |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.