Berita Bulungan Terkini

Pemkab Bulungan Pacu Percepatan Realisasi APBD 2023, OPD Lambat Diberi Surat Teguran

Akhir tahun 2023 Pemkab Bulungan akan menargetkan realisasi kegiatan OPD di semester kedua. Sehingga OPD yang masih kurang dapat surat teguran.

Penulis: Edy Nugroho | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ EDY NUGROHO
Bupati Bulungan, Syarwani saat memberikan jawaban atas pemandangan umum DPRD terhadap Raperda RAPBD 2023, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Masih rendahnya realisasi kegiatan dan keuangan pada 2023 ini, menjadi perhatian serius Pemkab Bulungan. Sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) yang minim realisasinya pun mendapat teguran.

Seperti diketahui, realisasi fisik semester I tahun 2023 baru mencapai 40,62 persen. Kemudian realisasi keuangan sebesar 32,07 persen atau Rp506,9 miliar dari total alokasi anggaran belanja APBD 2023 Bulungan sebesar Rp1,58 triliun.

Untuk mengejar target capaian di akhir 2023 nanti, Pemkab Bulungan memastikan upaya percepatan realisasi kegiatan dan keuangan tahun berjalan 2023 pada semester kedua.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan Risdianto mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat teguran kepada sejumlah OPD yang realisasinya masih kurang.

Baca juga: Serapan Baru 25,24 Persen, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang Minta OPD Percepat Realisasi Anggaran

Meski tidak disebutkan OPD mana saja, ada beberapa OPD yang realisasinya masih sangat minim. Untuk itu, Pemkab akan memperketat dan memperkuat pengendalian.

“Melalui bagian pembangunan, sudah minta untuk melakukan langkah-langkah strategis. Salah satunya memberikan surat peringatan kepada OPD yang tidak terealisasi, atau progress-nya masih rendah,” ujarnya. 

Melalui surat peringatan itu, diharapkan akan memacu kinerja OPD terkait.

Selain itu, lanjut Risdianto, surat peringatan ini juga berdampak pada sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang bisa jadi hasilnya rendah. 

Meskipun tidak ada sanksi langsung, atau berkurangnya alokasi anggaran pada OPD dimaksud, Risdianto menegaskan hal realisasi itu berkaitan dengan tugas dan fungsi pejabat terkait. 

Baca juga: Dapat Anggaran Rp12,24 Triliun, Realisasi APBN 2023 di Kaltara Hingga Akhir Mei 2023 Capai Rp 4,6 T

“Itu berkaitan dengan penilaian kinerja pejabat yang bersangkutan. Artinya itu SPI atau sistem pengendalian internalnya tidak berjalan. Semestinya ada komitmen sebagaimana ada fakta integritas masing-masing,” tegasnya. 

Bupati Bulungan Syarwani menegaskan, dengan pertimbangan masih minimnya realisasi pada semester I 2023, pihaknya pun akan melakukan percepatan realisasi pada semester kedua ini.

“Masih ada waktu, kurang lebih 5 bulan ke depan. Masih cukup untuk mengejar dan memaksimalkan capaian, baik fisik maupun keuangannya. Yang saat ini kegiatannya masih berproses di lapangan, semoga tidak ada kendala di luar teknis atau force majeure. Sehingga dapat selesai sesuai target,” ujar Syarwani. 

Bupati Bulungan, Syarwani saat memberikan jawaban atas pemandangan umum DPRD terhadap Raperda RAPBD 2023, beberapa waktu lalu.
Bupati Bulungan, Syarwani saat memberikan jawaban atas pemandangan umum DPRD terhadap Raperda RAPBD 2023, beberapa waktu lalu. (TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH)

Bupati Bulungan meminta seluruh pihak yang melaksanakan kegiatan atau penyedia barang dan jasa pemerintah, untuk komitmen menyelesaikan seluruh pekerjannya sesuai kontrak. Bahkan bisa lebih cepat.

"Meskipun pekerjaannya dikebut, tapi jangan sampai berpengaruh dengan kualitasnya. Saya minta tetap mementingkan kualitasnya," imbuh Syarwani.

(*)

Penulis: Edy Nugroho

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved