Bina Karya Kesulitan Bangun Infrastruktur di IKN Nusantara, DPR Tolak Penyertaan Modal Rp500 Miliar

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA – PT Bina Karya (Persero) bakal kesulitan membangun infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, karena DPR RI tolak penyertaan modal Rp500 miliar. 

Komisi XI DPR RI menolak usulan Penyertaan Modal Negara ( PMN ) Tahun Anggaran 2023 untuk PT Bina Karya (Persero) sebesar Rp500 miliar.

Padahal dana tersebut rencananya untuk pembangunan sektor telekomunikasi dan infrastruktur dasar di IKN Nusantara.

“Kementerian Keuangan tidak melaksanakan PMN tunai sebesar Rp500 miliar yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi APBN 2023 kepada PT Bina Karya (Persero),” kata Wakil Ketua XI DPR Amir Uskara, Kamis (14/9/2023).

Penolakan terhadap usulan PMN karena peran PT Bina Karya dalam pembangunan sektor telekomunikasi dan infrastruktur dasar di IKN Nusantara.

Komisi XI DPR RI mempertanyakan efisiensi PMN bila diberikan kepada PT Bina Karya, sementara dalam praktiknya pembangunan turut melibatkan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Komisi XI menilai bila terdapat kerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, seharusnya proyek bisa dijalankan hanya oleh Telkom tanpa harus melibatkan PT Bina Karya.

Baca juga: Inilah Proyek-proyek Swasta yang Dibangun di IKN Nusantara, Pekan Pekan Depan Mulai Groundbreaking

Karena itu, Amir meminta PT Bina Karya terus mengoptimalkan sumber pembiayaan melalui sinergi BUMN maupun KPBU dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan turut memperhatikan kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan di masa yang mendatang.

Merespons keputusan Komisi XI DPR RI, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyebut PT Bina Karya (Persero) akan menghadapi kesulitan dalam berkontribusi pada pembangunan telekomunikasi di Ibu Kota Nusantara.

“Akan sulit dilakukan, karena mereka tidak punya seed capital. Intinya, Bina Karya tidak akan bisa melakukan apa pun jika tidak diberikan modal,” ujar Rionald.

Usulan penambahan PMN Rp500 miliar dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha.

Secara rinci, usulan penambahan PMN rencananya akan digunakan untuk membiayai porsi ekuitas untuk membangun backbone fiber optic, lastmile, dan multi utility tunnel (MUT) yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk serta partner strategis lainnya melalui pembentukan JV dan skema KPBU.

Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan tambahan  PMN untuk BUMN tahun 2023 sebesar Rp 4,514 triliun.

PMN tersebut berasal dari cadangan pembiayaan investasi.

Tiga Hotel akan Dibangun di IKN Nusantara