Senator DPD RI Fernando Sinaga Pimpin RDP Bahas Temuan BPK RI soal Pengelolaan Aset Daerah

“Pemda sedang tidak berdaya untuk menumbuhkembangkan dan mengelola aset daerah.

Sementara itu, tidak ada anggaran khusus untuk mengelola aset daerah,” jelasnya.

Oleh karena itu, beliau mengusulkan harus ada satu aturan mengenai pengelolaan aset yang lebih baik di daerah.

Fadel Muhammad, anggota DPD RI dari Gorontalo, menuturkan fokusnya tentang laporan BPK pada LKPD.

“Terjadi pergeseran korupsi ke daerah” katanya.

“Bagaimana pengawasan di tingkat pusat untuk mengatasi hal tersebut?” pungkasnya secara ringkas.

Almalik Pababari, anggota Komite IV dari Sulawesi Barat, turut menegaskan terkait temuan BPK yang merugikan negara, namun sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya.

“Bagaimana pandangan Bapak atas hal tersebut? Apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya?” tanyanya kepada Kemendagri dan Kemenkeu yang hadir pada RDP.

Ikbal Hi Djabid, senator dari Provinsi Maluku Utara, menjelaskan persoalan pengelolaan aset di provinsinya.

“Banyak sengketa tanah dan banyak tuntutan dari masyarakat mengenai tanah” ucapnya.

“Terkait sengketa di Morotai, ada masalah pada masyarakat lingkar bandara morotai dengan lapangan udara yang dikelola Angkatan udara” lanjutnya.

Oleh karena itu, “Aset pemda perlu ditata dengan baik” usulnya dalam rapat.

Muhammad Afnan Hadikusumo, anggota Komite IV dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyampaikan persoalan pertanahan di DIY.

“Tidak ada milik daerah. Yang ada adalah tanah milik sultan”.

Afnan menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu, beliau mengadvokasi kepentingan warga terkait tanah.