Hadiri Sidang Pertama Sengketa Pilpres di MK, Ganjar dan Anies Kompak Tuding Ada Intervensi Jokowi

Sementara Ganjar Pranowo menyinggung soal kehancuran moral bangsa karena banyak penyalahgunaan dalam proses Pemilu 2024.

Salah satunya adalah menggunakan sumber daya negara untuk mendukung salah satu kandidat dalam pemenangannya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini dalam awal pidatonya menyinggung cita-cita dari para leluhur terhadap bangsa Indonesia.

Kini ia mempertanyakan apakah Indonesia masih sanggup memenuhi cita-cita luhur dari pendahulu bangsa.

Ganjar mengatakan tim hukumnya akan membeberkan sejumlah bukti secara detail terkait gugatan itu.

“Saya berharap kepada proses demokrasi dan demokratisasi, dan bagaimana mimpi negara ini didirikan agar semua bisa taat konstitusi,” ujarnya.

Baca juga: Profil Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi akan Pimpin Penanganan Sengketa Hasil Piplres 2024

Ganjar optimistis terhadap MK. Meski begitu saat ini ia akan fokus dalam segala proses sidang yang tengah berlangsung.

Ia menyebut sebenarnya butuh lima orang hakim supaya Mahkamah Konsitusi (MK) dapat kembali kepada marwahnya dan juga memperbaiki jalannya demokrasi.

Persoalkan Menteri

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) disebut membiarkan para menterinya ikut berkampanye untuk paslon 02, Prabowo-Gibran.

Hal ini dipersoalkan kubu AMIN lewat tim hukumnya, Bambang Widjojanto dalam sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan perselisisahn hasil pemilihan umum (PHPU), di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bambang Widjojanto alias BW awalnya menilai, Presiden Jokowi telah menyalahgunakan fasilitas negara, dengan menyatakan bahwa dia mendapat informasi dari komunitas intelijen mengenai surveilans partai politik, pada tanggal 16 september 2023.

Baca juga: Kapan Putusan MK Hasil Sengketa Pilpres Diumumkan? Cek Jadwalnya, Sidang Terpotong Libur Idul Fitri

Tak hanya itu, selain menggunakan BIN sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, BW menduga, Jokowi juga menggerakkan sejumlah menterinya untuk berkampanye untuk Prabowo-Gibran.

"Jokowi juga menggerakkan atau setidak membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya," ucap BW.

Untuk diketahui, deretan advokat kondang saling "adu ilmu" di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pilpres yang dimulai Rabu (27/3/2024) kemarin. (TRIBUNNEWS/BAYU PRIADI)

Baca juga berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News