Hadiri Sidang Pertama Sengketa Pilpres di MK, Ganjar dan Anies Kompak Tuding Ada Intervensi Jokowi

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA – Hadiri sidang pertama sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Ganjar Pranowo dan dan Anies Baswedan dalam pidatonya kompak tuding kekuasaan ( Presiden Jokowi ) intervensi.

Capres nomor urut 1 dan 3 ini berpidato dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (27/3/2024).

Mereka berdua kompak menyatakan, proses Pemilu atau Pilpres 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.

Baik Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berharap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024 dengan seadil-adilnya.

Apa saja poin-poin penting dalam pidato Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo?

Baca juga: 8 Hakim Tangani Sengketa Pilpres 2025 di MK, Hari Ini Sidang Perdana, Polri Siagakan 400 Personel

Anies awalnya mengatakan proses Pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.

Capres yang diusung koalisi Partai Nasdem, PKS dan PKB ini mengatakan Pemilu 2024 tidak berjalan secara bebas, jujur, dan adil.

Terjadi serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi sejak tahap awal.

Anies mengatakan, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu, telah tergerus akibat intervensi kekuasaan.

Ia menyoroti penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Anies menuding aparat daerah mengalami tekanan dan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik.

Penyalahgunaan bantuan sosial ( bansos ) dijadikan alat transaksional untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Anies mengatakan, intervensi bahkan merambah hingga kepemimpinan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pimpinan MK seharusnya berperan sebagai benteng pertahanan terakhir tapi justru terancam oleh intervensi. Fondasi demokrasi berada dalam bahaya nyata.

Baca juga: Anies dan Ganjar Ajukan Gugatan ke MK Minta Pilpres 2024 Diulang, Yusril: Petitum Sulit Dikabulkan

Anies berharap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkasa seadil-adilnya. Jika tidak melakukan koreksi maka akan menjadi preseden buruk di setiap pemilihan ke depan.

Sementara Ganjar Pranowo menyinggung soal kehancuran moral bangsa karena banyak penyalahgunaan dalam proses Pemilu 2024.

Salah satunya adalah menggunakan sumber daya negara untuk mendukung salah satu kandidat dalam pemenangannya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini dalam awal pidatonya menyinggung cita-cita dari para leluhur terhadap bangsa Indonesia.

Kini ia mempertanyakan apakah Indonesia masih sanggup memenuhi cita-cita luhur dari pendahulu bangsa.

Ganjar mengatakan tim hukumnya akan membeberkan sejumlah bukti secara detail terkait gugatan itu.

“Saya berharap kepada proses demokrasi dan demokratisasi, dan bagaimana mimpi negara ini didirikan agar semua bisa taat konstitusi,” ujarnya.

Baca juga: Profil Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi akan Pimpin Penanganan Sengketa Hasil Piplres 2024

Ganjar optimistis terhadap MK. Meski begitu saat ini ia akan fokus dalam segala proses sidang yang tengah berlangsung.

Ia menyebut sebenarnya butuh lima orang hakim supaya Mahkamah Konsitusi (MK) dapat kembali kepada marwahnya dan juga memperbaiki jalannya demokrasi.

Persoalkan Menteri

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) disebut membiarkan para menterinya ikut berkampanye untuk paslon 02, Prabowo-Gibran.

Hal ini dipersoalkan kubu AMIN lewat tim hukumnya, Bambang Widjojanto dalam sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan perselisisahn hasil pemilihan umum (PHPU), di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bambang Widjojanto alias BW awalnya menilai, Presiden Jokowi telah menyalahgunakan fasilitas negara, dengan menyatakan bahwa dia mendapat informasi dari komunitas intelijen mengenai surveilans partai politik, pada tanggal 16 september 2023.

Baca juga: Kapan Putusan MK Hasil Sengketa Pilpres Diumumkan? Cek Jadwalnya, Sidang Terpotong Libur Idul Fitri

Tak hanya itu, selain menggunakan BIN sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, BW menduga, Jokowi juga menggerakkan sejumlah menterinya untuk berkampanye untuk Prabowo-Gibran.

"Jokowi juga menggerakkan atau setidak membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya," ucap BW.

Untuk diketahui, deretan advokat kondang saling "adu ilmu" di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pilpres yang dimulai Rabu (27/3/2024) kemarin. (TRIBUNNEWS/BAYU PRIADI)

Baca juga berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News