Dinyatakan Gagal Maju Pilkada Bontang Melalui Jalur Independen, Basri Rase-Chusnul Gugat KPU

TRIBUNKALTARA.COM, BONTANG - Dinyatakan gagal maju Pilkada Bontang 2024 melalui jalur perseorangan atau independen, pasangan Basri Rase-Chusnul gugat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Bontang.

Tim hukum pasangan Basri Rase dan Chusnul Dhihin resmi mengajukan gugatan atas putusan KPU Kota Bontang yang menggugurkan pencalonannya melalui jalur independen ke Bawaslu, Senin (20/5/2024) kemarin.

Kuasa hukum Basri Rase-Chusnul, Hefni Efendi mengatakan, poin gugatan focus pada proses mediasi untuk memberikan kesempatan pihaknya mengakses Sistem Informasi Pencalonan ( Silon ) KPU dan melakukan submit.

"Persoalan kemarin ini adalah waktu untuk submit. Ini yang kami mohonkan agar KPU mengizinkan kami mengakses Silon dan melakukan submit," kata Hefni ditemui di Kantor Bawaslu Bontang.

Menurut Hefni, upaya ini ditempuh agar pasangan Basri Rase-Chusnul dapat terdaftar sebagai calon independen.

Sementara itu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bontang Ismail Usman, mengatakan pihaknya sudah menerima berkas gugatan tersebut.

Bawaslu akan menelaah isi gugatannya dan mengambil keputusan melalui rapat pleno.

"Satu kali 24 jam,  keputusan menerima atau tidak gugatan pasangan Basri Rase-Chusnul ini," ungkapnya.

Baca juga: Gagal Maju Pilkada Bontang Lewat Jalur Independen, Basri Rase Gerilya Mendaftar ke Partai Politik

Setelah laporan ini teregistrasi baru tahap selanjutnya akan ada musyawarah penyelesaian sengketa.

Akan ada dua tahap musyawarah, untuk tahap awal dilakukan musyawarah dengan skema mediasi dalam kurun waktu paling lama selama dua hari.

Jika tidak menemukan kesepakatan, maka lanjut ke tahap musyawarah terbuka.

"Jadi ada tahap  musyawarah saja seperti mediasi. Ada pula musyawarah terbuka semacam sidang adjudikasi seperti di penanganan sengketa di pemilu," ucap Ismail.

Waktu proses penyelesaian sengketa ini terbatas, hanya 12 hari terhitung sejak diterimanya permohonan.

Batas waktu ini diatur dalam pasal 28 Perbawaslu 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketan Plikada dan Pilgub.

Baca juga: Siapa Basri Rase? Wali Kota Bontang Kaltim Gagal Maju Jalur Independen di Pilkada 2024, Cek Biodata

Maju Lewat Partai Politik

Setelah gagal maju Pilkada Bontang lewat jalur perseorangan ( independen ), Basri Rase mulai gerilya mengambil formulir pendaftaran ke partai politik.

Basri Rase yang saat ini masih menjabat Wali Kota Bontang memberi sinyal akan tetap bertarung di Pilkada Bontang 2024, meski dinyatakan gagal menempuh jalur independen.

Hal itu disampaikan Firman Nawawi, Sekretaris DPC PKB Kota Bontang yang mewakili Basri Rase mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Bontang di Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat (17/5/2024).

Menurut Firman, dalam kondisi saat ini Basri Rase tetap memiliki peluang besar masuk pada kontestasi Pilkada Bontang 2024.

Firman memastikan Basri Rase tidak akan menggunakan perahu PKB. "Pak Basri Rase tetap maju Pilkada Bontang, tapi tidak melalui PKB," ungkapnya.

Seperti diketahui, Basri Rase adalah Ketua Dewan Pengurus Cabang atau DPC PKB Kota Bontang.

Lebih lanjut Firman menjelaskan dinamika politik di internal PKB membuat Basri Rase tidak nyaman, dan dalam posisi itu ia memprediksi dukungan PKB di Pilkada Bontang mendatang sulit dikantongi.

Baca juga: Pilkada Bontang Mulai Memanas, Dua Kader PKB Sama-sama Siap Maju, Sutomo dan Basri Rase Bersaing

Lantas partai nama yang akan dirangkul, Firman enggan membeberkan.

"Ditunggu saja, yang pasti komunikasi soal itu sudah berjalan, sore ini insyaAllah ada keputusan," ungkapnya.

Informasi yang dihimpun Tribunkaltim, Basri Rase sejauh ini sudah mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan, ke beberapa partai, antara lain PAN, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem.

Diberitakan sebelumnya, KPU Kota Bontang menyatakan pasangan Basri Rase-Chusnul Dhinin tidak memenuhi syarat (TMS) maju Pilkada Bontang 2024 melalui jalur perseorangan.

Ketua KPU Bontang Muzarroby Renfly mengatakan, pihak Basri Rase-Chusnul Dhihin terlambat mengunggah berkas surat dukungan (Model B.1-KWK-Perseorangan).

Termasuk surat pernyataan identitas pendukung (Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK) berupa dokumen digital (soft copy) melalui Silon dan dokumen fisik (hard copy) dan/atau dokumen digital (soft copy) tetapi tidak melalui, di Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

"Tidak memenuhi batas waktu submit di Silon (Sistem Informasi Pencalonan), artinya pasangan tersebut TMS,” kata Robby, saat dikonfirmasi Tribunkaltim.co. (mrd)

Baca berita terkini Tribun Kaltara di Google News