Fraksi PKS DPRD Nunukan Minta Jalur Kereta Api Cepat Sei Ular ke IKN Masuk RPJPD, Ini Alasannya

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) DPRD Nunukan meminta pembangunan jalur kereta api cepat dari Sei Ular, Sei Menggaris, Nunukan, Kalimantan Utara menuju ke Ibu Kota Nusantara ( IKN ) di Kalimantan Timur masuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) 2025-2045.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Nunukan Fraksi PKS, Andre Pratama seusai memberikan pandangan umum terhadap rancangan Perda tentang RPJPD 2025-2045 usulan Pemkab Nunukan.

"Beberapa bulan lalu saya baca berita soal rencana pembangunan jalur kereta api cepat oleh pemerintah Malaysia kerja sama dengan pemerintah Indonesia.

Tapi dari jalur yang disampaikan tidak ada jalur dari Sei Ular. Hanya dari Krayan, Malinau, langsung ke IKN," kata Andre Pratama kepada TribunKaltara.com, Rabu (17/07/2024) siang.

Menurut Andre Pratama, sebagai daerah penyangga IKN, Pemkab Nunukan harus melihat peluang ekonomi jangka panjang.

Baca juga: Kalimantan Utara Bukan Provinsi Penyangga IKN Tapi Mitra, Begitu Penjelasan Deputi Otorita IKN

"Untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat dibutuhkan akses transportasi yang memadai. Makanya pembangunan jalur kereta api cepat Sei Ular ke IKN harus kita dorong. Anak cucu kita yang akan menikmati nantinya," ucapnya.

Selain itu, Andre Pratama menyampaikan dalam RPJPD tahun 2025-2045 perlu juga dimasukkan sejumlah pembangunan jembatan penghubung antar pulau dan jalan.

Seperti jembatan penghubung Pulau Nunukan ke Pulau Sebatik. Pembangunan jembatan penghubung Tanjung Cantik menuju Sei Ular.

Lalu, akses jalan perbatasan di Serudong, Kecamatan Sei Menggaris. Kemudian kawasan perniagaan perbatasan di Serudong, Kecamatan Sei Menggaris.

"Jalan tol Sei Ular ke Malinau dan Jalan Lingkar Pulau Nunukan juga harus dibangun," ujar Andre.

Baca juga: Warga Lokal Peluang Besar Jadi Tenaga Kerja di IKN, Termasuk Kaltara Jangan Kehilangan Momentum

Pemerataan Pembangunan

Tak hanya itu, untuk percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik, Fraksi PKS mengusulkan agar beberapa daerah dibentuk daerah otonomi baru (DOB).

"Mesti dibentuk DOB Sebatik, DOB Krayan, dan DOB Kebudaya. Supaya terjadi pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik," tutur Andre.

Tak lupa, Andre juga meminta kepada Pemkab Nunukan agar membuka lapangan kerja dan mengelola potensi sumber daya alam.

"Potensi sumber daya alam kita baik itu sektor kelautan, pertanian, maupun UMKM harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Kemiskinan dan pengangguran harus jadi atensi serius Pemkab Nunukan ke depan," ungkapnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis