Tak Terima di PHK Sepihak oleh Perusahaan Sawit, Seorang Guru Mengadu ke DPRD Nunukan Kaltara

Pada tahap Tripartit juga tak ada kesepakatan antara serikat buruh dan management PT SIL/SIP.

Sehingga serikat buruh menyerahkan tuntutannya kepada Disnakertrans Kabupaten Nunukan agar mengeluarkan anjuran kepada management PT SIL/SIP.

"Disnakertrans Nunukan menyetujui akan mengeluarkan anjuran yang mana akan diserahkan kepada kedua belah pihak yakni serikat buruh PK F Hukatan KSBSI dan management PT SIL/SIP. Anjuran itu mengenai lima poin tuntutan kami kepada perusahaan," ujar Maksimus.

Aksi mogok kerja dilakukan serikat buruh selama dua hari, lantaran tak ada respon dari management PT SIL/SIP. 

"Pada aksi hari kedua, baru baru kami diizinkan melakukan diskusi bersama management PT SIL/SIP yang dihadiri oleh mediator dari Disnakertrans Nunukan dan pihak kepolisian. Melalui diskusi tersebut perusahaan menyetujui lima poin tuntutan kami yang dituangkan dalam perjanjian bersama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator," tambah Maksimus.

Tak selesai di situ, pada Selasa 29 Oktober 2024, Maksimus mengaku dirinya dipanggil oleh General Maneger PT SIL/ SIP.

Maksimus menuturkan pertemuan yang berlangsung di ruangan rapat Kantor PT SIL/SIP bersama Kepala Desa Pembeliangan dan rombongan, kepolisian, dan General Maneger PT SIL/ SIP serta jajaran staf.

"Pak Desa Pembelingan mulai berbicara dengan mengatakan kenapa serikat buruh terus demo-demo. Serikat buruh itu ilegal, bubarkan saja serikat itu. Tidak ada izin sama saya dan kalau mau demo-demo harus minta izin sama saya. Saya sebagai ketua serikat buruh tersinggung dan situasi pertemuan jadi memanas saat Pak Desa dengan nada yang tinggi mengatakan pak GM (General Maneger) tolong pindahkan pak Bana (Maksimus) supaya jangan demo-demo di PT SIL/SIP ini," tuturnya.

Di-PHK Sepihak

Pada Kamis 31 Oktober 2024 Maksimus mengaku mendapat informasi dari seorang sekuriti sekolah bahwa dirinya akan di-PHK dari PT SIL/SIP.

Maksimus katakan dirinya di-PHK atas tindakan spontan berupa pemukulan kepala siswanya yang sedang minum tuak (sejenis minuman beralkohol) di sekolah.

"Jadi setahun yang lalu saya pernah ketok kepala anak didik saya karena minum tuak di sekolah. Setelah saya ketok saya nasehati. Sempat ada salan satu orang tua yang keberatan dengan tindakan saya. Tapi saya sudah berdamai dengan orang tua siswa itu. Saya juga sudah dinasehati kepala sekolah saat itu," ungkap Maksimus.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Komisi IV DPRD Kaltara Minta Kompetensi Guru Harus Diperhatikan 

Selanjutnya pada Sabtu 9 November 2024 sekira pukul 12.00 Wita, Maksimus didatangi oleh ketua yayasan dan kepala sekolah dengan pendampingan sekuriti sekolah dan Polisi.

"Kedatangan mereka untuk menyerahkan surat PHK. Jika memang saya salah kenapa pimpinan sekolah atau yayasan tidak memanggil saya sebelumnya. Waktu itu jawaban yang diberikan kepada saya bahwa saya di-PHK atas perintah dari manajemen PT SIL/SIP. Bahkan nama saya sudah dinonaktifkan dari sistem fingerprint. Saya juga dihadang masuk sekolah oleh sekuriti," imbuhnya.

Sekadar diketahui dalam rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Nunukan siang tadi tanpa dihadiri oleh managament PT SIL/SIP Sebakis.

Penulis: Febrianus Felis