Mulai Gerah soal Tuduhan Ijazah Palsu, Jokowi Kumpulkan Tim Kuasa Hukum, Siap Ambil Langkah Tegas

TRIBUNKALTARA.COM - Tim Kuasa Hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) siap mengambil langkah hukum terkait berulangnya tuduhan ijazah palsu yang konteksnya mengarah pada fitnah atau hoaks.

Pernyataan itu disampaikan setelah Tim Kuasa Hukum bertemu dengan Jokowi di kediamannya, di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/4/2025).

Adapun Tim Kuasa Hukum Jokowi yang hadir yakni Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, Firmanto Laksana, dan Rivai Kusumanegara.

Kehadiran mereka sekaligus untuk bersilaturahmi dengan Jokowi.

"Enggak ada yang terlalu spesifik sih, lebih ke hal-hal yang umum saja. Kami juga membahas isu-isu dan saling tukar pikiran. Mengenai ijazah Pak Jokowi itu salah satu yang belakangan cukup ramai dibicarakan di media," kata Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan.

Anak Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Otto Hasibuan itu menjelaskan bahwa tuduhan terkait ijazah palsu ini sudah beredar lama, sejak 2023, melalui sebuah perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Yang lagi rame ada yang menanyakan ijazah Pak Jokowi. Sedikit ramai di media. Ini kan perkara sudah lama. Sudah dari 2023. Kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi dari situ,” terangnya.

Sejumlah gugatan sempat dilayangkan untuk memperkarakan tuduhan ijazah palsu Jokowi. 

Namun, tak satupun berhasil membuktikan kebenarannya di hadapan hukum.

"Ada dua gugatan di PN Jakarta Pusat dan satu juga di PTUN. Itu sudah kita menangkan. Satu gugatan dari lawan juga sudah kalah," jelasnya.

Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) pun sudah memberikan pernyataan mengenai keabsahan ijazah alumni Fakultas Kehutanan tersebut.

“Kita juga bingung masih ada juga menanyakan keaslian Pak Jokowi. Kami melihat dari instansi berwenang pun memberikan statement yang clear ijazahnya diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM,” tuturnya.

Kuasa hukum lainnya, Firman Pangaribuan, menambahkan sudah ada proses hukum dan pembuktikan di pengadilan soal ijazah Jokowi. Bahkan sudah ada inkracht dengan tegas dan jelas serta berlandaskan hukum bahwa ijazah tersebut sah.

"Jika keabsahan tersebut kembali diangkat maka patut dipikir ulang apa yang menjadi niat atau tujuan untuk membahas kembali hal tersebut. Jadi bukan tidak boleh, namun rasanya tidak berlebihan jika niat dan tujuan orang tersebut kita pertimbangkan secara seksama," kata Firman.

Selama ini, pihak Jokowi lebih banyak pasif dalam menanggapi kasus.