Ketimpangan Jumlah Siswa dan Guru di Tiap Sekolah jadi PR Disdikbud Tana Tidung

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG – Ketimpangan jumlah siswa di sekolah-sekolah Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara (Kaltara), turut menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pembelajaran, tapi juga menjadi tantangan dalam pemerataan mutu pendidikan di daerah.

Sekretaris Disdikbud Tana Tidung, Irdiansyah mengungkapkan, tidak sedikit sekolah yang jumlah siswanya sangat minim, bahkan lebih banyak gurunya ketimbang muridnya.

"Misalnya di SD 20 Desa Maning itu, kalau pendaftar lebih dari 20 anak, sebenarnya itu bisa didistribusikan ke sekolah terdekat. Tapi kenyataannya banyak orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya jauh dari permukiman," kata Irdiansyah kepada TribunKaltara.com, Sabtu (12/4/2025).

Kondisi ini, menyebabkan ketimpangan di sejumlah sekolah di Tana Tidung.

Ada sekolah yang siswanya membludak, tapi ada juga yang hanya diisi empat orang.

"Contohnya di daerah Bebakung itu siswanya cuma empat, lebih banyak gurunya dari pada siswanya," ucapnya.

Baca juga: Pemkab Tana Tidung Gandeng Universitas Negeri Malang, Targetkan Sekolah di Desa jadi Unggulan

Irdiansyah menjelaskan, sesuai aturan, rasio perbandingan guru dan siswa sudah ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan.

Untuk SD, satu rombongan belajar (rombel) maksimal diisi 20 siswa, sementara untuk SMP maksimal 32 siswa per kelas.

"SD itu dibesut guru kelas, jadi satu guru mengajar beberapa mata pelajaran dalam satu kelas. Berbeda dengan SMP yang gurunya mengajar satu mata pelajaran saja," jelasnya.

Menurutnya, standar maksimal siswa di Sekolah Unggulan hanya 20 siswa per kelas, karena ukuran ruangan yang kecil dan mempertimbangkan efektivitas pengajaran.

"Konsep Sekolah Unggulan itu maksimal 20 siswa, karena ruangannya kecil dan guru juga hanya bisa kuasai maksimal 20 siswa, lebih dari itu sudah tidak sanggup,” tambahnya.

Sementara untuk jenjang PAUD, rasio lebih kecil lagi yakni satu guru hanya mengajar 15 anak.

Ia mengatakan, sistem zonasi yang pernah diberlakukan sebelumnya bertujuan untuk pemerataan, namun kini kebijakan tersebut sudah tidak diberlakukan.

Meski demikian, Disdikbud Tana Tidung tetap mendorong pemerataan jumlah siswa di sekolah-sekolah.

"Ini sebenarnya PR juga buat kita. Kenapa sekolah itu tidak diminati? Bisa jadi karena tidak bermutu, atau lokasinya terlalu jauh, jadi orang tua enggan mengantar anaknya," tuturnya.

Iapun menegaskan pentingnya kualitas sekolah yang merata agar seluruh anak di Tana Tidung mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa memandang lokasi tempat tinggal.

(*)

Penulis : Rismayanti