6 Kali Berturut, Pemkab Bulungan Kaltara Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI: Ini Komitmen Bersama

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN –Pemerintah Kabupaten Bulungan kembali mencatatkan rekor, sekaligus prestasi gemilang.

Untuk keenam kalinya secara berturut-turut, Pemkab Bulungan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Terkini, opini WTP diraih berdasarkan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Pemkab Bulungan Tahun Anggaran 2024.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK Kaltara di Kota Tarakan pada Senin (26/5/2025). 

Baca juga: Targetkan WTP ke-11, Pemprov Kaltara Gelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 2024

Bupati Bulungan Syarwani, yang menerima langsung LKPD 2024 dari BPK RI mengungkapkan rasa syukur, sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.

“Capaian ini bukan sekadar angka atau opini. Ini adalah hasil dari komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” ujar Syarwani.

Ia menjelaskan, bahwa siklus pengelolaan keuangan tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Dalam praktiknya, beberapa tantangan kerap dihadapi di lapangan. Salah satunya perbedaan harga akibat kondisi geografis antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Hal itu, menurutnya, perlu menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan keuangan.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara, Dwi Sabardiana memberikan apresiasi atas konsistensi Pemkab Bulungan dalam meraih WTP. Namun ia mengingatkan bahwa penyerahan LHP bukanlah tujuan akhir.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap rupiah dari uang negara digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Baca juga: Hadiri Sertijab Kepala BPK Perwakilan Kaltara, Bupati Optimis Pertahankan Raihan WTP

Dwi mengingatkan pentingnya perlindungan hukum, kelengkapan administrasi, serta kepatuhan terhadap standar harga dan barang selama pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Dengan capaian ini, Bulungan semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah di Kalimantan Utara yang berhasil menjaga integritas dan disiplin fiskal secara berkelanjutan.

(*)

Penulis: Edy Nugroho