Wakil Bupati Hermanus Tanggapi Kritik DPRD Nunukan soal RPJMD, Komitmen Pemerataan dan Ekonomi

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN- Pemkab Nunukan menegaskan komitmen untuk menjawab berbagai masukan sejumlah fraksi di DPRD Nunukan terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. 

Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, memberikan jawaban resmi itu dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Rabu (23/07/2025).

Menjawab Fraksi Hanura

Wakil Bupati Nunukan menyambut baik perhatian Fraksi Hanura terhadap penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan dasar. 

Hermanus menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM telah menjadi misi utama RPJMD dengan target pendidikan dan kesehatan yang inklusif, untuk mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nunukan.

Baca juga: 3 Fraksi Kritisi Raperda RPJMD Nunukan 2025-2029, Pemerataan hingga Pelayanan Dasar Jadi Sorotan

Pemkab Nunukan juga kata dia, berkomitmen membenahi pelayanan publik, utamanya melalui digitalisasi layanan dan tata kelola pemerintahan yang cepat dan tuntas.

"Soal krisis air bersih, kami tegaskan bahwa penyediaan air merupakan urusan wajib pelayanan dasar, dan telah masuk dalam 17 arah perubahan prioritas pembangunan," kata Hermanus kepada TribunKaltara.com.

Terkait pembiayaan pembangunan, Hermanus menyebut pemerintah akan menerapkan prinsip "money follow program", di mana program yang berdampak langsung kepada masyarakat akan diprioritaskan anggarannya.

"Perencanaan pembangunan akan berbasis pada evaluasi program sebelumnya, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan agar pembangunan lebih efektif dan efisien," ucapnya.

Baca juga: RPJMD 2025-2029 Disampaikan, Pemkab Nunukan Soroti Peningkatan SDM dan Ekonomi Lokal

Menjawab Fraksi PKS

Merespons sorotan dari Fraksi PKS terkait ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan rendahnya PAD, Hermanus menuturkan bahwa Pemkab Nunukan akan mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, namun tetap tidak membebani masyarakat.

Terkait kesenjangan antar wilayah dan akses pelayanan dasar, Hermanus mengatakan ini menjadi bagian penting dari misi keempat RPJMD, yakni percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata.

"Pemkab Nunukan juga berkomitmen menekan aktivitas ilegal di perbatasan seperti penyelundupan dan perdagangan manusia, dengan penguatan koordinasi lintas sektor bersama aparat keamanan," ujarnya.

Untuk menjawab kekhawatiran PKS soal implementasi 17 arah perubahan, Hermanus memastikan bahwa semua telah dituangkan dalam dokumen perencanaan, dilengkapi target indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Menjawab Fraksi Demokrat