Polemik UU Cipta Kerja

Mendadak Fahri Hamzah Muncul Beri Angin Segar soal UU Cipta Kerja Omnibus Law, Singgung Jokowi

Fahri Hamzah (dok Sriwijaya Post)

TRIBUNKALTARA.COM - Mendadak mantan wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah muncul membawa angin segar ke buruh yang menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law, Jokowi disinggung.

Perjuangan menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law belum berakhir meski DPR RI telah mengesahkan regulasi tersebut pada Senin (5/10/2020).

Menurut Fahri Hamzah, Omnibus Law masih bisa dibatalkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Omnibus law itu, otomatis jelas melanggar kontstitusi karena prinsipnya dalam negara demokrasi itu, merampas hak undang-undang, itu tidak boleh," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Pengakuan Luna Maya, Skandal Video dengan Ariel Noah Bikin Depresi hingga Ingin Mati,

Akhirnya Prabowo Bisa Masuk Amerika Serikat Setelah 20 Tahun Dilarang, Media Paman Sam Beri Bocoran

Anggota DPR RI Syarif Abdullah Al Kadri Disebut Bupati Kutim Non Aktif Ismunandar Disidang Tipikor

Gedung DPR RI Dijual di Online Shop Mulai Rp 2.500, Kecewa UU Cipta Kerja, Bakal Lapor ke Polisi?

"Pembuatan undang-undang harus mengacu pada tata cara pembuatan undang-undang, bukan hanya soal sosialiasi, tapi harusnya pakai Perppu dan diuji di DPR," sambung Fahri Hamzah.

Menurut, UU Cipta Kerja bukan undang-undang hasil revisi atau amandemen, melainkan undang-undang baru yang dibuat dengan menerobos banyak undang-undang.

Selain melangggar konstitusi, kata Fahri Hamzah, UU Cipta Kerja juga merampas hak publik dan rakyat, sehingga jelas-jelas melanggar HAM.

"Ini bukan open policy, tapi legal policy.

Undang-Undang Cipta Kerja dianggap oleh publik dan konstitusi merampas hak publik dan rakyat, sehingga berpotensi dibatalkan secara keseluruhan oleh MK.

Bisa dibatalkan total oleh Mahkamah Konstitusi," papar Fahri Hamzah.

Halaman
123