Calon Tunggal Kapolri

Listyo Sigit Calon Tunggal Kapolri Pilihan Jokowi, Depak 4 Seniornya dari Bursa Suksesor Idham Azis

Editor: Amiruddin
Sepak terjang Listyo Sigit Prabowo, calon kuat Kapolri pengganti Idham Azis, dekat dengan Jokowi. (Kolase TribunKaltara.com / Tribunnews)

Ada sejumlah peristiwa yang menyedot perhatian publik selama masa kepemimpinan Listyo di Bareskrim, salah satunya adalah penangkapan terpidana kasus Bank Bali Djoko Tjandra yang telah buron selama 11 tahun.

Baca juga: Intip Kekayaan 5 Calon Kapolri Pengganti Idham Azis, Jenderal Seangkatan Tito Karnavian Paling Tajir

Baca juga: TERUNGKAP! Orang Kepercayaan Jokowi Calon Kapolri Pengganti Idham Azis, Dapat Tugas Khusus & Loyal

Baca juga: Politisi Demokrat Sebut Pengganti Idham Azis Tak Mungkin Dipaketkan dengan Wakapolri, Kok Bisa?

Listyo juga membongkar praktik suap terkait pelarian Djoko Tjandra yang ternyata melibatkan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Prasetijo Utomo.

Kemudian, pada Desember 2020, Bareskrim juga menangkap dua pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang terkatung-katung sejak April 2017.

Namun, Tim Advokasi Novel menilai ada kejanggalan dalam proses hukum terhadap kedua pelaku tersebut.

Selain Listyo, empat nama lain yang diserahkan Kompolnas untuk menjadi calon Kapolri adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafly Amar.

Kemudian, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjem Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto.

Ketua Kompolnas Mahfud MD menyebut nama-nama yang sudah dikirimkan ke Istana sudah memenuhi syarat sebagai Kapolri selanjutnya.

"Kelima orang itu dianggap memenuhi syarat profesionalitas, loyalitas, jam terbang," kata Mahfud.

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan memilih nama calon Kapolri untuk diserahkan ke DPR. Calon pilihan Presiden bisa tunggal atau lebih dari satu. Kemudian, kandidat akan mengikuti fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

DPR punya tenggat waktu 20 hari sejak surat presiden diterima untuk memutuskan setuju atau tidak atas pencalonan kandidat.

Halaman
1234