Berita Nasional Terkini

Survei CISA Hasilkan Ketidakpuasan Kepada Jokowi, Ganjar Pranowo Melejit, Suara Prabowo Anjlok, AHY?

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kabar terbaru, Ganjar Pranowo kalahkan Prabowo Subianto dalam survei bursa Capres pengganti Jokowi.

Herry menyebutkan bahwa publik juga mengapresiasi beberapa menteri atau pejabat negara yang dianggap telah bekerja optimal selama pandemi Covid-19.

“Menteri PUPR mendapatkan 45,83 persen disusul Menteri Sosial 29,58 persen ada Menteri Perekonomian yang meraih 9,92 persen kemudian Menteri Kemaritiman dan Investasi 8,25 persen dan terakhir Menteri BUMN 6,42 persen,” katanya.

Sebaliknya, publik juga menganggap bahwa masih ada menteri/pejabat negara yang belum bekerja optimal.

Baca juga: Rencana Kedatangan Presiden RI Jokowi, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang Sebut Telah Siapkan ini

“Sebanyak 31,25 persen memilih Menteri Perdagangan sebagai pembantu Presiden yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja pemeritah, disusul Menteri Tenaga Kerja yang dipilih 26,41 persen, Menteri Perhubungan juga mendapatkan 23,42 persen, Menteri Koperasi dan UMKM 14,25 persen serta Kepala Staf Kepresidenan dipilih 4,67 persen,” tutur Herry.

Survei CISA yang margin of error-nya mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen juga menyatakan penolakan terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden menjadi tiga periode.

Di samping alasan konstitusi, kinerja yang belum optimal dianggap menjadi hal yang mendasar mayoritas publik tidak menginginkan wacana tersebut direalisasikan.

“Hal ini terlihat dari 58,25 persen responden menyatakan tidak setuju dengan penambahan periode (masa jabatan) presiden menjadi tiga periode."

"Meskipun demikian, ada 28,83 persen responden menyatakan setuju dengan wacana tersebut."

"Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 8,25 persen, tidak tahu/tidak menjawab 2,58 persen dan sangat tidak setuju terdapat 2,09 persen responden,” kata Herry.

Bahkan ihwal rencana perpanjangan waktu kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 juga ditolak oleh publik walaupun dengan alasan efektivitas dan efesiensi dalam konteks optimalisasi kinerja pemerintahan.

Halaman
1234