Berita Tarakan Terkini

Momen Hari Agraria dan Tata Ruang, Kakan Pertanahan Tarakan Ajak Pemkot Beri Keringanan BPHTB

Penulis: Andi Pausiah
Editor: M Purnomo Susanto
Agus Sudrajat, Kepala Kantor Pertanahan Tarakan. TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Momen Hari Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Tarakan Agus Sudrajat ajak Pemkot Tarakan beri keringanan BPHTB.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR) mengajak pemerintah daerah untuk dapat memberi keringanan BPHTB.

Itu disampaikan Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil Di momentum Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang (HANTARU) pada Jumat (24/9/2021). Sambuta Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil juga dibacakan Kepala Kantor Pertanahan Tarakan Agus Sudrajat.

Baca juga: Jangan Percaya Hoaks! UPT Tarakan Command Center ATCS Tegaskan tak Berlakukan Tilang Elektronik

Dibeberkan Agus Sudrajat, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi salah satu perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR) pada momentum Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang (HANTARU).

Agus Sudrajat ia mengakui BPHTB menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengurus Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) karena ketidakmampuan masyarakat membayar BPHTB.

“Karena terus terang banyak kendala dalam pelaksanaan PTSL itu karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB,” beber Agus kepada awak media, ditemui di kantornya di Lantai Tiga Gedung Gabungan Dinas Tarakan, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: PMI Kota Tarakan Buka Layanan Donor Plasma Konvalensen Metode Konvensional

Maka lanjutnya, Kementerian ATR/BPN mengajak kepada para kepala daerah untuk paling tidak meringankan biaya BPHTB tersebut. “Atau bahkan menghapus,” harapnya.

Dijelaskannya kembali, BPHTB bukanlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri antara Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terkait biaya pra sertifikasi PTSL.

BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dimana dasar pengenaannya yaitu luas tanah dikali Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Dengan demikian lanjutnya, Agus Sudrajat memperkirakan, BPHTB ikut besar jika lokasi tanahnya berada di tempat strategis dan nilai NJOP-nya besar.

Halaman
12